Manokwari, Papuabaratoke.com – Pemprov Papua Barat membentuk Pokja Demokrasi Daerah (PDD), sesuai petunjuk surat Menteri Dalam Negri (Mendagri) tentang pelaksanaan Pokja Daerah.
Selain itu, pembentukan ini juga berdasarkan surat Menkopolhukam tentang Kunjungan Kerja dalam rangka pembuatan Pokja terkait pembangunan indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua Barat.
“Rapat pembentukan Pokja Demokrasi ini masih dalam bentuk draft. Sekda Papua Barat menjadi ketuanya,” beber Yunus Fransiskus Woraith, SH, Pelaksana tugas Kesbangpol Papua Barat, Selasa (1 Agustus 2017). Ia mengaku hasil rapat pembentukan Pokja Demokrasi Daerah ini kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Papua Barat melalui Biro Hukum,
“Juga akan dibuat SK. Kami juga akan gelar rapat membahas bagaimana Pokja ini bekerja,” paparnya sembari berharap keberaaan pokja membalikan indeks demokrasi yang cukup rendah sebelumnya. Diakui keberadaan Pokja Demokrasi sebenarnya pernah dibahas Tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik Papua Barat. “Hanya saja peralihan perubahan tugas pokok di Kesbangpol sehingga vakum selama ini,” tutupnya. (ILO/PBOke)
