Manokwari, Papuabaratoke.com – Pekerjaan di Sisa Waktu Akhir Tahun. Pekerjaan-pekerjaan fisik yang dikerjakan di sisa waktu akhir tahun anggaran atau masa injure time, harus mendapat pengawasan ekstra semua pihak berkompeten termasuk masyarakat. Pasalnya, dalam pekerjaan ini riskan sekali terjadi kesalahan, seperti volume pekerjaan tidak sesuai termasuk yang cukup mendasar adalah kualitas dari pekerjaan itu terabaikan karena dikerjakan dalam tenggat waktu yang singkat.
Anggota Komisi C DPR Papua Barat (DPRPB), Saharuddin mengatakan, beberapa pekerjaan fisik yang masih dikerjakan hingga memasuki akhir tahun 2017 masih cukup banyak. Misalnya, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan perumahan serta beberapa proyek pembangunan lainnya.
“Seluruh stakeholder yang berkepentingan, seperti DPR dan Inspektorat dalam fungsi pengawasan, dan terlebih khusus masyarakat sebagai pengguna manfaat kegiatan wajib mengawasi capaian-capaian kerja. Akhir Desember itu, semua kontrak pekerjaan sudah putus, selesai semua,” kata Saharuddin di kantor DPRPB sebelum menggelar rapat internal Badan Anggaran dan TAPD, Jumat (29/12/2017) siang.
Meski demikian, lanjut Saharuddin, kondisional di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, dapat dipahami. Karena, tidak semua pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Kondisi ini, kata dia, dipengaruhi beberapa variabel mendasar – kaitan dengan pekerjaan-pekerjan fisik yang terlambat. Salah satunya, adalah lambatnya proses pelelangan oleh ULPS ( , red) dan kita yakin pasti tidak akan bisa selesai tepat waktu terutama pekerjaan dengan volume besar.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak selesai di lapangan, ini perlu dilihat. Apakah pekerjaannya PL (penunjukan langsung, red). Atau pekerjaan yang prosesnya melalui tender. Jika melalui tender maka, tidak ada alasan untuk mereka bisa terlambat karena mereka ini sudah profesional. Beda dengan PL yang masih butuh banyak pembinaan,” tukasnya.
Menyoroti mutu pekerjaan, Saka sapaan akrabnya melanjutkan, sulit untuk melakukan manuver. Sebab, pekerjaan yang dikerjakan detailnya telah dituangkan dalam rincian anggaran biaya (RAB).
Akan tetapi, dengan tenggat waktu yang sangat terbatas ini pelaksanan pekerjaan di lapangan harus mendapat pengawasan ekstra. Jika tidak, kemungkinan -kemungkinan yang merugikan bisa saja dilakukan dengan sengaja.
“Urusan waktu tercapai atau tidak tercapai, harus konsisten dengan kontrak kerja. Sebelum menandatangani kontrak, ada kesepakatan antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan. Kalau ada yang berargumentasi di luar kontrak itu tidak bisa diterima,” tandasnya.
Ditambahkan, beberapa aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan fisik yang diindikasikan kualitasnya tidak sesuai standar telah diterima oleh DPRPB.
Diantaranya, pembangunan jalan, perumahan layak huni, dan infrastruktur kelistrikan. Sesuai tupoksinya, dewan berkwaniban menindaklanjuti aspirasi ini dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan OPD terkait.
“Yang harus terlibat dalam pengawasan APBD, itu banyak pihak. Mari, bersama awasi penggunaan dan pengelolaan APBD sehingga manfaatnya bisa maksimal dirasakan,” pungkasnya.
Penulis : Razid Fatahuddin
