Manokwari, Papuabaratoke.com – Hindari Perdebatan yang Bukan Subtantif. Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tidak perlu diwarnai dengan perdebatan yang bukan substantif.
“Dengan kerendahan hati, mari kita mendiskusikan secara bermartabat, saling menghargai, dan menghormati. Menyelaraskan pemahaman dan persepsi bersama dan tidak saling menyalahkan demi perbaikan-perbaikan atau saran-saran penyempuraan draf perda pembentukan BUMD,” ujar Lakotani di sela-sela diskusi bersama Pimpinan DPR Papua Barat dan Bapemperda, Kamis (7/9/2017).
Masa sidang kedua DPR Papua Barat (DPR PB) telah membahasa beberapa raperda. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan raperda pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT West Papua Enery Global.
Sempat terjadi pembahasan yang cukup alot antara pemerintah provinsi dengan DPR PB. Akibatnya, rencana paripurna penetapan dan pengesahan raperda non APBD yang dijadwalkan DPR PB harus dibatalkan sampai dua kali.
Hindari Perdebatan yang Bukan Subtantif
Wagub Lakotani mengakui adanya pembatalan itu. Dikatakan, agenda yang sempat batal bukan karena disengajakan melainkan ada beberapa catatan koreksi yang menuntut adanya perbaikan.
“Tentu kami juga harus tahu perda yang mau ditetapkan. Warnanya seperti apa, desainnya seperti apa pula sehingga tidak menimjulkan soal kedepan. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk berkoordinasi dan menyatukan persepsi bersama DPR PB,” ujar wagub.
Wagub menambahkan, perdebatan yang bukan substantif justru akan menimbulkan bias. Dan bisa berimplikasi terhadap esensi dari raperda yang disusun dan dibahas secara bersama.
“Kita semua punya tugas dan tanggung jawab menatakelola pemerintahan agar bisa berjalan baik supaya pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan baik, hari ini tetapi juga kedepan. BUMD yang dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pemasukan daerah. Ini bukan kepentingan satu dua orang, melainkan kepentingan bersama,” tandasnya. (ILO/PBOke)
