Manokwari, Papuabaratoke.com – Penyaluran dana hibah pendidikan untuk kalangan perguruan tinggi mendapat sorotan. Pasalnya, dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dinilai belum menyentuh Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni, Selasa (28/11/2017) mengatakan, alokasi dana tersebut masih terkonstrasi untuk bantuan pendidikan di luar Papua dan beasiswa pendidikan luar negeri.
“Amanat Undang-Undang jelas, secara nasional alokasi dana pendidikan adalah 20 persen . 30 persen dana Otsus harus dialokasikan untuk bidang pendidikan. Dana ini belum mengakomodir perguruan tinggi swasta, bahkan belum menyentuh dan masih dinikmati oleh PTN, beasiswa luar negeri dan lainnya,” katanya.
Kata Yoteni, pihaknya telah menerima secara resmi keluhan dan aspirasi terkait kondisi PTS di Wilayah Provinsi Papua Barat.
“Kami telah menerima aspirasi 14 PTS yang ada di Provinsi Papua Barat yang tergabung dalam APTISI Wilayah XIV-B Papua Barat. Kondisi PTS di daerah ini memprihatinkan karena tidak cukup dana untuk mengelola pendidikan yang dilaksanakan oleh kampus,” ujar dia.
Menurut Yoteni, sumber pemasukan utama bagi PTS adalah sumbangan pendidikan dari para mahasiswa – ini kontras dengan keadaan ekonomi para mahasiswa asli Papua yang mendominasi – di sisi lain, mereka ini berasal dari keluarga ekonomi lemah.
“Sumber dana utama dari sumbangan mahasiswa, ini memunculkan masalah, sumbangan tidak dilunasi sehingga banyak mahasiswa yang tidak bisa mengambil ijazahnya. Khusus sekolah teknik masalahnya adalah kesulitan tenaga didik. Ada mahasiswa tapi dosen tidak ada. Sudah saatnya PTS dapat bantuan pemerintah,” bebernya.
Dia mengatakan, kebutuhan tiap PTS di wilayah ini variatif. Jika tidak ditopang dengan dana hibah dari pemerintah daerah maka tidak menutup kemungkinan mayoritas PTS terancam tutup.
“Jangan sibuk kirim orang ke luar negeri, tapi di dalam daerah tidak disentuh. Dosesn PTS mayoritas masih S1. Ini ancaman bagi PTS Harus ada perhatian bagi dosen,” ujar dia lagi.
Ditambahkan, aspirasi APTISI ini akan diteruskan ke Komisi yang menangani bidang pendidikan, yakni Komisi D. “Ada 19 PTS di Wilayah Provinsi Papua Barat. Dan dalam waktu dekat, kami akan gelar pertemuan dengan PTS guna menyikapi aspirasi yang disampaikan ke dewan,” pungkasnya. (ARF/PBOke).
