Portal Berita Papua Barat

Lelang Proyek, Pengadaan Barang atau Jasa Hindari Kongkalikong

0 54

Manokwari, Papuabaratoke.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Kota lainya, ULP, Pokja Masing-masing Instansi  tinggal menghitung hari atau di bulan juli 2017 ini, segera membuka tender proyek atau pelelangan, pengadaan barang atau jasa secara massal.

Pengadaan barang dan jasa pada proyek Pemerintah selalu mengikuti proses tender. Hal ini dimkasudkan penyelenggara tender agar mendapatkan harga barang dan jasa semurah mungkin.

Panitia lelang proyek kiranya, melaksanakan tugas dengan adil dan transparan dan murni di lelang, seperti diketahui sebelumnya, KPK dan Kajati mengintruksikan agar pekerjaan atau proyek di Papua Barat harus di lelang, agar terhindar dari praktek korupsi.

Atau terhindar dari  persekongkolan tender (collosoving tendering or bid rigging) akibatnya menjadikan persaingan tidak sehat. Juga merugikan panitia pelaksana tender dan pihak peserta yang mengikuti syarat dan peraturan dengan baik. Itulah mengapa tender sering menjadi kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.

Ini perlu diketahui agar KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Panitia lelang dan lain yang terkait, nantinya bisa mewaspadai dan berhati-hati, karena bisa fatal akibatnya.

Seperti kita ketahui sanksi atau hukuman bagi penerima suap atau janji, padahal diketahuinya, bahwa hadia atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibanya, semua diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dimaksud pasal 11 pasal 418 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan Paling lama 5 Tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah, dan pasal 12 setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, 420,423,425, atau pasal 435 KUHP dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.

Baca Juga:  Kejari Manokwari Musnahkan BB Narkotika dan Miras

Sesuai visi dan misi Pemeritahan Papua Barat yang baru ini, Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, ini perlu dijaga, perlu kawal agar Papua Barat jauh dari kategori Daerah yang Paling korupsi, mari kita bangun Papua Barat dengan kasih dan takut akan Tuhan. (R17/PBOKe)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com