Manokwari, Papuabaratoke.com – Bentuk Komisi Hukum. Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menyatakan, pembentukan Komisi Hukum Ad Hock di Papua Barat adalah wajib hukumnya.
Untuk itu, DPR Papua Barat (DPR PB) dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) adalah lembaga yang ber-tanggung jawab menyiapkan regulasi mengenai pembentukan Komisi tersebut.
“Segera setelah terpilihnya pimpinan MRPB definitif, maka sebagai direktur eksekutif LP3BH Manokwari, saya mendesak agar, DPR PB dapat mendesak gubernur untuk membentuk Komisi Hukum Ad Hock,”
kata Warinussy melalui siaran pers yang diterima Redaksi papuabaratoke.com, Minggu (4/2/2018) petang.
Pembentukan Komisi Hukum Ad hock, ini diamanatkan di dalam pasal 32 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.
Dimana, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi Papua dan juga Papua Barat, dapat dibentuk Komisi Hukum Ad Hock.
“Pembentukan komisi tersebut dimaksudkan untuk membantu gubernur, DPR PB dan MRPB dalam menyiapkan rancangan Perdasus dan Perdasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Otsus,”
tandasnya.
Menurut Warinussy, DPR PB dan MPR PB dapat segera mengesahkan draf Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) untuk mendorong pembentukan Komisi Hukum Ad Hock.
“Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc ini akan turut membantu dalam proses penyusunan dan pembahasan program legislasi daerah ke depan,” pungkasnya.
