Portal Berita Papua Barat

Mama Yo: Isu Perempuan dan Anak Harus Masuk Urusan Wajib

0 12
Isu Perempuan dan Anak Harus Masuk Urusan Wajib
Isu Perempuan dan Anak Harus Masuk Urusan Wajib – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI, Yohana Susana Yembise
Manokwari, Papuabaratoke.comIsu Perempuan dan Anak Harus Masuk Urusan Wajib. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise menegaskan, isu perempuan dan anak harus dalam masuk dalam urusan wajib pemerintah di setiap daerah. Hal itu, dilontarkan menteri yang akrab disapa – Mama Yo ini dalam acara dialog interaktif bersama anak-anak eks pengguna narkotika psikotropika dan zat adiktif (napza) dan masyarakat di salah satu hotel di daerah ini, Senin (2/10/2017).

Dialog tersebut terselenggara atas kerjasama KPPPA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB (BP3A dan KB) serta Pengurus PKK Provinsi Papua Barat. Acara ini turut dihadiri Wakapolda Papua Barat, Kasdam XVIII Kasuari, dan LO Kejaksaan Tinggi Papua Barat serta tamu undangan lainnya.

“Saya sedih kalau lihat kondisi Tanah Papua terus seperti ini. Setiap tahun, saya menandatangani penghargaan buat daerah lain. Kami di Tanah Papua belum ada. Saya mohon kalau bisa kita belajar dari Kabupaten Gianyar dan Solo yang sudah terima penghargaan,” ujar Menteri Yohana Yembise.

Kata Menteri Yohana, perempuan dan anak Papua harus diselamatkan demi masa depan Tanah Papua yang cemerlang. Menyelamatkan satu perempuan dan satu anak Papua. Sama halnya menyelamatkan masa depan Tanah Papua. Suatu daerah belum bebas dan aman bilamana perempuan dan anak belum aman,” ucapnya.

Isu Perempuan dan Anak Harus Masuk Urusan Wajib
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise Dan Anak-anak eks pengguna Napza

Dikatakan, salah satu ancaman yang selalu mengintai perempuan dan anak adalah penyalahgunaan napza. Laku anak menjadi pengguna napza maupun pengedar narkoba akibat krisis pengasuhan, baik pengasuhan orang tua, pemerintah, lembaga keagamaan. Sehingga menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan napza.

Baca Juga:  Perda Miras Bakal Diterapkan di Papua Barat

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani mengemukakan, memutus mata rantai penyalahgunaan napza harus dimulai dari lingkungan keluarga. Selain itu, materi pembelajaran tentang napza sudah harus diterapkan di tingkat satuan pendidikan. Wagub juga meminta orang tua membekali anak-anak perlu dibekali dengan informasi yang baik mengenai napza.

“Sampai disini saja, tidak boleh bertambah lagi. Saya minta tolong kepada bapak dan ibu lakukan pembinaan mulai dari rumah, lingkungan keluarga. Langkah penegakan hukum sudah luar biasa. Tetapi masih banyak yang terjerat narkoba. Benteng utama adalah keluarga. Kalau keluarga rapuh, pemerintah bisa apa?. Tidak boleh ada kata menyerah,” tuturnya.

Ketua PKK Provinsi Papua Barat, Yuliana Mandacan menambahkan, masih diperlukan perbikan dan penyempurnaan pola penanganan korban penyalahgunaan napza masih di daerah ini. Karena, tempat rehabilitasi medis dan sosial belum ada di Papua Barat.
“Korban penyalahgunaan terus bertambah. Prevalensi korban penyalahgunaan narkoba sesuai data BNN Papua Barat mencapai 800 orang. “Kita harus rubah stigma terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dahulu mereka adalah orang jahat tetapi sekarang harus dirubah bahwa mereka adalah orang sakit,” imbuhnya. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!