Portal Berita Papua Barat

Maret Dimulai, ULP Jamin Tak Kenal Lobi-lobi Saat Tender Proyek

0 459
Tender Proyek, Kepala Biro Perlengkapan dan Pengadaan Provinsi Papua Barat, Jainap Uswanas
Tender Proyek – Kepala Biro Perlengkapan dan Pengadaan Provinsi Papua Barat, Jainap Uswanas, SE., M.Si, diwawancari usai mengikuti apel rutin di halaman Sekretariat Provinsi, Senin (1512018). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Tender Proyek.  Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Barat, menjamin tak akan mengenal istilah lobi alis deal-deal dalam proses tender atau pelelangan pengadaan barang dan jasa di tahun anggaran 2018 ini.

Pernyataan ini dinyatakan langsung oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Pengadaan Provinsi Papua Barat, Jainap Uswanas, SE., M.Si, usai mengikuti apel rutin di halaman Sekretariat Provinsi, Senin (15/1/2018).

Dijelaskan bahwa untuk kesiapan SDM yang ada dalam ULP, yang kesemuanya adalah PNS pada lingkup SKPD yang ada telah dimaksimalkan.

Jainap menegaskan, bahwa secara hirarki pedoman dan ketentuan yang akan dilakukan ULP dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah sangat jelas. Untuk itu tanpa mengenal adanya upaya lobi, bahwa setiap peserta tender akan mengikuti mekanisme pendaftaran dan tahapan yang ditentukan.

“Dengan sistem ini, semua pihak bisa ikut memantau. Yang jelas mengikuti prosedur dan tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan kami tetap menjamin tidak boleh ada lobi-lobi karena aturannya jelas,”
ujarnya.

Ia menuturkan, sebagaimana terapan selama ini, bahwa nilai pengadaan barang dan jasa yang akan mengikuti pelelangan adalah di atas Rp 500 juta.Namun Jainap yang disinggung ihwal adanya wacana khusus daerah Pegunungan Arfak (Pegaf) bahwa pelelangan barang dan jasa dilakukan mulai dari nilai Rp 1 miliar. Artinya mulai dari Rp 1 miliar ke bawah akan dilakukan penunjukan langsung (PL).

Jainap menjawab, meski wacana ini sudah ada dan bahkan telah dilakukan koordinasi namun hingga saat ini, dasar pengeksekusian wacana tersebut belum ada.

“Sampai sekarang aturan (PL Rp 1 miliar ke bawah, red) itu belum ada. Memang kami sempat lakukan koordinasi terkait ini, tapi dasar untuk melaksanakannya belum ada. Jadi tetap nilai Rp 500 juta kebawah itu yang PL,”
ucapnya.

Baca Juga:  Pupuk Persatuan, Kapolda Rodja Ajak Forkopimda dan Tokoh Lintas Agama Saring Isu Pemecah

“Kita usahakan tahun (2018) ini tidak molor, target maret sudah mulai proses tender,”
pungkasnya.

Diketahui, ULP inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!