Manokwari, Papuabaratoke.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas), dianggap sikap sewenang-wenang pemerintah.
“Tidak ada situasi kegentingan sehingga Perppu ini dikeluarkan. Justru ini membawa negeri ini menuju rezim diktator yang otoriter,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Ahmad Nasrau, Kamis(20/7/2017).
Menurutnya, kehadiran Perppu akan menghilangkan proses peradilan dalam pembubaran ormas. Sekaligus menjadi pintu untuk memutuskan sepihak terhadap ormas, tanpa memberikan ruang untuk membela diri.
Ahmad menilai hadirnya Perppu kian meyakinkan publik bahwa pemerintah bersikap represif. Padahal, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dipandang pas untuk mengakomodir keadilan.
“Mengacu di UU Ormas itu mekanisme sudah jelas jika ormas yang bermasalah bisa diberi peringatan hingga pembinaan. Kalau sudah tidak bisa baru ormas itu dibubarkan melalui pengadilan yang memutuskan,” paparnya.
Dirinya menambahkan pemerintah harus menjadi garda terdepan, bukan mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu.
Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas), mengundang banyak pro-kontra. Namun, pemerintah tetap menerbitkan Perppu yang dinilai mampu membatasi gerak ormas yang dianggap radikal. (WHY-Pboke)
