Portal Berita Papua Barat

Pembahasan Raperda APBD 2018 Molor, Ini Alasan DPR-PB

0 13
Raperda APBD 2018 Molor
Raperda APBD 2018 Molor – Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol.(Photo: Razid/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Raperda APBD 2018 Molor.  Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) ternyata memiliki alasan molornya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun angaran 2018. Dimana pembahasan Raperda APBD ini dimulai dibahas DPR PB, sejak Desember 2017 lalu.

Ketua DPR PB, Pieters Kondjol, S.E.,M.A, kepada awak media, menjelaskan, penundaan pembahasan Raperda APBD T.A 2018, disebabkan Perda tentang RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 baru mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPR-PB pada tanggal 03 November 2017.

“Kemudian, dokumen KUA/ PPAS RAPBD Papua Barat T.A. baru diserahkan pihak eksekutif (Pemda) kepada kami (DPR PB, red), pada tanggal 04 Desember 2017. Sehingga pembahasannya baru dilakukan, tanggal 12 Desember 2017,  dan belum menghasilkan kesepakatan antara kami dan Gubernur PB,” ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pada Desember 2017 bertepatan juga dengan agenda DPR PB yang harus melaksanakan kegiatan reses ke Kabupaten/Kota di Papua Barat. Selain itu, terdapat beberapa kali libur menghadapi hari raya natal 2017 dan libur fakultatif di Papua Barat, sejak 22 hingga 27 Desember. Dan kembali terjadi libur 30 Desember 2017 hingga 02 Januari 2018.

Dengan sejumlah persoalan tersebut, kata Kondjol, menjadi penyebab terkesan molornya pembahasan Raperda APBD 2018. Untuk itu, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda dan perpanjangan waktu pembahasan dan penetapan Raperda RAPBD Papua Barat T.A 2018.

Disebutkan, bahwa permohonan ini, dinyatakan dalam surat DPR PB, yang ditujukan kepada Kemendagri c/q Dirjen Bina Keuangan Daerah, perihal : Permohonan Penundaan Pembahasan dan Penetapan Rperda APBD T.A. 2018 tertanggal 29 Desember 2017.

Baca Juga:  Putra Asli Papua, Rifai Darus Resmi Ketum DPP KNPI

“Permohonan kami pun, diterima Kemendagri dan diberikan deadline waktu hingga, 15 Januari 2018. Dimana Perda APBD Tahun Anggaran 2018 PB, sudah harus ditetapkan.

“Besok (Kamis) kita akan lanjut pembahasan RAPBD, TAPD dengan Banggar DPR-PB untuk membedah APBD, dimana program RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 juga terakomodir di dalamnya” kata Kondjol.

Kondjol meyakini bahwa deadline yang diberikan Kemendagri, dapat dimanfaatkan dan menetapkan Perda APBD 2018. Pasalnya pada pembahasan Desember lalu, komisi-komisi DPR PB telah melaksanakan mekanisme pembahasan bersama OPD mitra.

“Kita bisa pastikan dalam waktu ini sudah ada kesepakatan. Karena kami sudah hearing sebelumnya antara Komisi-komisi dengan OPD mitra, saya sudah tegaskan kepada semua komisi-komisi untuk membedah dokumen APBD sebesar Rp 7,3 Trilyun itu agar program pemerintah dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!