Portal Berita Papua Barat

Pemprov Papua Barat Usulkan Dua Ruas Jalan Provinsi Menjadi Jalan Nasional

0 143
Ruas Jalan Provinsi
Ruas Jalan Provinsi – Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan.(Photo: ILO/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comRuas Jalan Provinsi. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan peningkatan status ruas jalan trans Papua Barat, yakni ruas Manokwari-Pegunungan Arfak dan ruas Manokwari-Manokwari Selatan menjadi jalan nasional.

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Rabu (4/10/2017) mengatakan, status dua ruas jalan tersebut saat ini adalah jalan provinsi. “Kita akan usul jadi jalan nasional namun ada peraturan menteri sehingga kita harus menunggu sampai 2020,” katanya usai memimpin rapat pengusulan program prioritas percepatan pembangunan Papua Barat.

Kata gubernur, perlu ada kebijakan menteri terkait peningkatan status dua ruas jalan itu. Sebab dua kabupaten pemekaran, yaitu Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan sangat membutuhkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan.

“Pegunungan Arfak miliki potensi wisata dan pertanian yang cukup potensial. Perlu infrakstruktur di bangun. Kita akan sampaikan ke menteri apakah bisa dirubah menjadi jalan nasional. Kalau dibiayai dengan APBN berarti pembangunan jalan, parit, talud dan jembatan ditangani semua,” ujarnya.

plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, Sami Saiba.(Photo: ILO/PBOke)

Senada pelaksanan tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sami Saiba mengatakan, salah satu target percepatan pembangunan Papua Barat adalah infrastruktur jalan. Hal ini, sesuai visi dan misi Gubernur.
“Target kita adalah pembangunan isnfrakstruktur jalan. Ini menjadi prioritas guna konektivitas antar wilayah dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Sami.

Menurutnya, sejumlah jalan proyek pembangunan infrastruktur seperti pembanguna ruas jalan Prafi-Menyambou, Anggi- Ransiki termasuk pembangunan jembatan Inari serta beberapa ruas jalan di beberapa kabupaten dan kota telah diusulkan untuk mendapatkan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga:  LP3BH: Segera Bentuk Komisi Hukum Ad Hock di Papua Barat
Rapat pengusulan program prioritas percepatan pembangunan Papua Barat, Rabu (4/10/2017)

”Kita minta menteri mengambil tindakan/keputusan (diskresi) untuk persoalan konkret terkait proyek-proyek skala nasional di Papua Barat, kata Sami lagi. Gubernur menekankan, percepatan pembangunan skala nasional berhubungan dengan berbagai Kementerian dan Lembaga. Juga konektivitas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Di mana, perlu sinergitas program.

“Rapat ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Balai dan Satker serta OPD terkait lain adalah bertujuan mendapatkan saran dan masukan yang berharga. Untuk, kita simpulkan dalam satu rangkuman untuk dipresentasikan di Kementrian,” tutur gubernur.

Menurut gubernur, sudah ada janji dengan menteri PUPR untuk membicarakan program-program dan pembangunan proyek nasional di Papua Barat. “Kami berharap dari hasil audiens gubernur dengan menteri ada regulasi baru dalam rangka percepatan pembangunan infrakstruktur di Papua lebih khusus di Papua Bara,” tambah Sami. (ILO/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!