Manokwari, Papuabaratoke.com – Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, diminta fokus untuk menanggulangi masalah kehutanan di Papua Barat. Terlepas dari peleburan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, SDM dan sarana dan prasarana pun harus ditingkatkan.
“Polisi Kehutanan sebagai Rimbawan harus melekat didalamnya semangat korsa, menjunjung tinggi tugas sehingga hasilnya maksimal,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemprov Papua Barat, Nico Tike saat membuka kegiatan Dinas Kehutanan, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan (Kamis 6 Juli 2017) .
Aparat kehutanan dan masyarakat diharapkan cepat memahami kebijakan pemerintah pusat.
“Kegiatan ini dihadiri 24 peserta utusan cabang Kehutanan Kabupaten/Kota se-Papua Barat,” tutur Ketua Panitia Indira Randa, S.Hut. Menurutnya, pemateri yang hadir merupakan ahli Di bidang masing-masing.
Diantaranya, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
Materi yang disampaikan adalah proses hukum penyelesaian kasus-kasus kehutanan, cara penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional Polhut, sistem pelaporan online, Permenhut Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.(VWM/PBOKe)
