Portal Berita Papua Barat

RAPBD Papua Barat 2018 Disetujui Senilai 7,4 Triliun Rupiah

0 80
RAPBD Papua Barat 2018
RAPBD Papua Barat 2018 – Penandatanganan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2018 (Foto: Razid/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – RAPBD Papua Barat 2018. DPR Papua Barat (DPRPB) akhirnya menyetujui usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 senilai 7,4 triliun rupiah lebih.

Persetujuan ini ditandai dengan penadatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rapat paripurna lanjutan pembahasan RAPBD yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRPB, Selasa (9/1/2018) petang.

Selanjutanya, DPRBP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama akan membahas rancangan APBD ini agar tetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018. Dijadwalkan, pembukaan sidang paripurna pembahasan dimulai, Rabu besok.

RAPBD Papua Barat 2018
RAPBD Papua Barat 2018 – Ketua DPR PB, Pieters Kondjol (Foto: Razid/PBOKe)

Ketua DPRPB, Pieters Kondjol dalam sambutannya, mengatakan proses pembahasan telah berjalan baik penuh keakraban sebagaimana kemitraan antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPRPB.

“Eksekutif memberikan waktu yang cukup panjang untuk dewan melakukan telaah terhadap dokumen RAPBD yang diajukan.  Pembahasan TAPD dan badan anggaran menyepakati pagu anggaran senilai 7,4 triliun lebih,”
ungkap Kondjol saat memimpin rapat didampingi Wakil Ketua masing-masing Robert Manibuy dan Ranley Mansawan.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani dalam sambutanya mengakui, dalam pembahasan KUA dan PPAS terdapat hal-hal yang menjadi perdebatan antara pemerintah daerah dengan DPRPB. Meski demikian, ini dikarenakan adanya harapan-harapan yang terlampau besar.

“Dalam pembahasan ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama pemerintah daerah saya mohon maaf. Kita diperhadapkan dengan realita pembahasan sehingga perlu dilakukan penyesuaian,” tutur Wagub Lakotani.

Ditambahkan, pembahasan RAPBD bisa selesai tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni hingga 15 Januari mendatang.

Baca Juga:  Kapolda PB Minta MRPB Kawal Perekrutan Anggota Polri

“Saya sangat percaya kita bisa selesaikan pembahasan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Percaya dan yakin, ini bisa diatasi karena kita memiliki tanggung jawab yang sama,” ujar dia.

Pantauan PBOke (papuabaratoke.com), suasana rapat penandatangan KUA dan PPAS ini jauh berbeda dengan agenda rapat serupa pada waktu-waktu sebelumnya. Di mana, rapat kali ini hanya diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar).

Selain itu, tak ada penandatangan daftar hadir anggota. Agak menarik, ketika akan dimulai rapat, salah seorang anggota dewan diminta memimpin doa pembukaan. Tak ada doa penutup usai penandatangan KUA dan PPAS.

Konjol menegaskan, rapat kali ini tidak menyalahi ketentuan aturan. Artinya, berjalan normatif. Tahapan ini sejatinya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan RAPBD 2018.

“Tidak ada masalah terkait penandatangan KUA dan PPAS. Mencapai kuorum, 20 an anggota hadir. Masih ada tahapan-tahapan lain. Proses ini sudah panjang, kita bahas dari 12 Desember hingga 5 Januari. Materi sudah diserahkan pada 12 Desember, hari ini hanya tanda tangan persetujuan saja,” ujarnya.

Terpisah, anggota Banggar, Matheos. E Selano menegaskan, proses pembahasan RAPBD telah berjalan normatif sesuai PP nomor 33 tahun. “Penandatanganan KUA dan PPAS ini menjadi dasar. Yang diharapkan adalah program-program yang dibahas dalam RAPBD ini harus menyentuh kepentingan masyarakat di daerah ini,” ucap Selano.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!