Portal Berita Papua Barat

Rp 7,9 Triliun Disebar ke 48 SKPD, Gubernur Mandacan : Gunakan Sesuai Peruntukannya

0 910
Rp 7,9 Triliun Disebar ke 48 SKPD
Rp 7,9 Triliun Disebar ke 48 SKPD – Gubenur Mandacan didampingi wakil gubernur, Mohamad Lakotani, saat menyerahkan secara simbolis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke 48 SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018, di gedung PKK perkantoran gubernur, Senin (26/2/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Rp 7,9 Triliun Disebar ke 48 SKPD.  Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menekankan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkupnya untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2018.

Hal ini disampaikan Gubenur Mandacan sesaat usai menyerahkan secara simbolis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke 48 SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018, di gedung PKK perkantoran gubernur, Senin (26/2/2018).

Ia mengatakan, dengan total anggran yang termuat dalam DPA tahun 2018 Rp 7,9 Triliun dan tersebar di 48 SKPD merupakan nilai yang sangat besar. Untuk itu kata dia, diperlukan keseriusan dan komitmen dalam pelaksnaannya.

“Kita ingatkan bersama, segera laksanakan dan gunakan sesuai peruntukannya,” ucap Mandacan.

Tak hanya itu, ia mengharapkan dengan dukungan DPA, setiap SKPD dapat mendorong peningkatkan kinerja sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Sejalan dengan itu, kepala dinas, kepala badan dan kepala biro, agar bekerja secara jujur dan tuntaskan program-programnya dengan baik,” serunya.

“Untuk itu, kerja keras dan kerja cerdaslah dan membangun komunikasi yang baik dengan bawahan karena ini sangat penting,” sambung dia.

Penyerahkan secara simbolis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke 48 SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018, dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Papua Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kedeputian wilayah Papua dan Papua Barat. Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Provinsi Papua Barat dalam rangka Universal Health Coverage. Serta sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 183/PMK.07/2017, di gedung PKK Provinsi Papua Barat, Senin (26/2/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

Selanjutnya Mandacan mengharapkan, dalam penggunaan anggaran mengedepankan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dan mengedepakan transparansi kepada masyarakat sehingga anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepala-Kepala SKPD, harus melaporkan pelaksanaan kegiatan secara sistemastis dan terstruktur. Sehingga laporan yang dimaksud memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai ketentuan administrasi kepemerintahan,” cetusnya.
“Saya ingatkan jangan hanya fokus pada persiapan pelaksanaan anggaran, tapi yang tidak kalah penting, segara fokus siapakan laporannya,” tandas Mandacan mengingatkan.

Dalam kesempatan ini, juga dilangsungkan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Papua Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kedeputian wilayah Papua dan Papua Barat. Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Provinsi Papua Barat dalam rangka Universal Health Coverage. Serta sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 183/PMK.07/2017

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com