Portal Berita Papua Barat

Seleksi CPNS di Papua Barat Dihentikan

0 294
Seleksi CPNS di Papua Barat Dihentikan
Seleksi CPNS di Papua Barat Dihentikan – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani.(Photo: ARF/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comSeleksi CPNS di Papua Barat Dihentikan. Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani mengemukakan, proses seleksi CPNS dengan menggunakan sistem online di Wilayah Provinsi Papua Barat akan dihentikan untuk sementara waktu.

Hal itu, dilontarkan wagub Lakotani di hadapan puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Arfak (IMA) Kabupaten Manokwari ketika menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur, Rabu (4/10/2017).
“Secara teknis saya akan minta kepala BKD untuk sementara proses itu dihentikan supaya apa yang menjadi harapan masyarakat di daerah sini sesuai. Memang masyarakat rasanya mengalami kesulitan jika harus dilakuan secara online,” katanya.

Kata Lakotani, dalam masa itu pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari win-win solution. Sehingga aspirasi yang dikemukakan bisa disikapi dengan mengambil langkah yang tepat.
“Penerimaan CPNS ini sesungguhnya memberikan ruang yang lebih besar kepada orang asli Papua sesuai ketentuan Undang-Undang Otonomi khusus. Mungkin satu atau dua latar belakang pendidikan yang masih minim pada anak-anak Papua, kita mungkin bisa terima dari luar,” ujar wagub.

Beberapa tuntutan yang dikemukakan pemuda dan mahasiswa dalam aksi merekan adalah mendesak pemerintah menambah kuota CPNS bagi Provinsi Papua Barat. Juga menurunkan standarisasi seleksi penerimaan CPNS.
“Kami menolak penerimaan CPNS yang berpatokan pada usia dan nilai IPK (indeks prestasi kumulatif) karena hal ini menyulitkan orang asli Papua yang mendaftar,” ujar koordinator demonstrasi, Piet Unbey.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Menyoal penambahan kuota CPNS, lanjut wagub, adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasalnya, kuota yang diterima diberikan berdasarkan kebutuhan daerah. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Baca Juga:  Gubernur Mandacan: Pembangunan Sektor ESDM Papua Barat Penuh Harapan dan Tantangan

“Kita akan upayakan penambahan kuota tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Ini membutuhkan proses. Mohon dukungan. Saya pastikan ada tidak lanjut. Seluruh kegiatan seleksi CPNS supaya dihentikan sementara. Itu untuk instansi provinsi saja kalau instansi vertikal kita tidak punya kewenangan menghentikannya,” tandasnya.

Salah seorang Tokoh Intelektual Arfak, Hermus Indouw mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh IMA patut diapresiasi. Sebab penyampaian aspirasi itu teroganisir dengan baik sehingga tidak mudah ditunggangi kepetingan pihak lain. “Jangan dengaf orang lain karena bisa memanfaatkan keadaan yang ada,” pungkasnya. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!