Manokwari, Papuabaratoke.com – Sengketa Hukum Pemilihan Anggota MRPB. Sengketa hukum pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) periode 2018-2022, yang dilakukan sekelompok calon anggota MRPB terus bergulir.
Sekelompok anggota MRPB yang tak lolos seleksi melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Papua. Gugatan hukum ini ditempuh karena tim itu menilai proses seleksi hingga penerbitan SK pengangkatan anggota MRPB tidak berjalan sesuai koridor aturan.
“Sidang akan digelar pada 14 Maret dengan agenda pembacaan putusan. Kalau keputusannya inkrah, maka delapan anggota saja yang akan masuk. Tetapi kalau putusan sela, maka konsekuensi bisa sampai 20 orang harus keluar. Karena kita gugat itu SK Mendagri,” kata ketua tim Valentinus Wainarissy, Rabu (7/3/2018).
Kata Valentinus, jika pengadilan mengeluarkan putusan sela maka, tim penggugat sudah menyiapkan bukti-bukti baru tentang indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut.
“Kalau putusannya sela, kami punya bukti-bukti baru yang siap diajukan ke pengadilan. Kita punya bukti nilai seleksi, bukti surat mendagri kepada gubernur terkait pengembalian 42 nama calon anggota MRPB,” beber Valentinus.
Mengenai surat mendagri kepada gubernur, ujar Valentinus, dikeluaran tertanggal 18 Septermber 2018.
“Pengembalian dan permintaan penggantian 42 nama calon anggota MRPB karena berdasarkan kesalahan, kesalahan, dan kesalahan. Tetapi surat ini tidak diindahkan,” tukasnya.
Sebagai pihak tergugat, Valentinus menguraikan, indikasi perbuatan melawan hukum adalah, adanya anggota MRPB yang telah usia maksimal, yaitu 60 tahun, juga adanya anggota yang masih berstatus PNS anggota dan hingga kini belum mengajukan pengunduran diri.
“Kami gugat adalah SK (menteri dalam negeri), jika dikabulkan maka secara hukum SK tersebut gugur karena ada perbuatan melawan hukum. Ini akan berpengaruh terhadap pimpinan dan keseluruhan kelengkapan MRPB,”
Ditambahkan, peringatan dari Pengadilan dan somasi hukum yang dilayangkan kuasa hukum penggugat tertanggal 5 Januari tidak mendapat respon.
“Inti surat itu adalah meminta agar, ketua sementara dan sekretaris MRPB tidak melaksanakan kegiatan apapun sampai dengan ada keputusan hukum tetap. Konsekuensi hukum harus ditanggung,“ pungkasnya.
