Portal Berita Papua Barat

Singgung Pengerusakan Sekelompok Mahasiswa, Pemprov PB Hentikan Program Bantuan Langsung

0 3.249
Pemprov PB Hentikan Program Bantuan Langsung
Pemprov PB Hentikan Program Bantuan Langsung – Sekertaris daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D. Mandacan ditemui wartawan usai memimpin apel rutin gabungan SKPD di lapangan upacara kantor gubernur, Senin (9/4/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Pemprov PB Hentikan Program Bantuan Langsung.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dengan tegas menyatakan memberhentikan semua program bantuan langsung.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekertaris daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D. Mandacan dihadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat apel rutin gabungan di lapangan upacara kantor gubernur, Senin (9/4/2018).

Dikatakannya, bahwa Pemrov Papua Barat selama ini sudah sangat menerapkan keberpihakan kepada generasi atau mahasiswa papua. Yakni dengan mengeluarkan kebijakan khusus melalui program bantuan langsung pendidikan.

Namun, lanjut Nataniel, tak sedikit oknum yang menyalahgunakan program ini dengan menggunakan dana yang diperoleh bukan pada tempatnya.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Parovinsi Papua Barat, kata dia, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, bahwa penggunaan dana otsus akan dibagi ke kabupaten/kota 90 persen dan 10 persen untuk provinsi.

“Jadi mulai tahun 2018 ini, untuk anggaran 2019, semua bantuan langsung sudah dihentikan. Artinya mulai tahun ini dan tahun (2019, red) depan kita sudah tidak melayani orang perorang karena tidak dianggarkan lagi di provinsi, yang eksekusi adalah kabupaten/kota,” ucapnya.

Untuk itu, Nataniel menegakskan pada jajarannya, ketika kebijakan gubernur tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan, semua pihak wajib mengikutinya.

“Jadi dengan kejadian ini, kita hentikan semua pelayanan bantuan langsung di Provinsi. 2019 Provinsi sudah tidak ada lagi, karena ada di kabupaten/kota. maka ketika ini sudah jalan, jangan coba-coba lagi ada satu atau dua tiga orang dibantu, karena itu yang menimbulkan kecemburuan dan lain-lain,” cetusnya.

Meski demikian, ia mengatakan, untuk kebijakan bantuan 10 persen di provinsi, hanya khusus diperuntukan bagi program afirmatif yang selama ini telah berjalan. Disebutkannya, seperti, bantuan pendidikan kedokteran, sarjana-sarjana teknis khusus, penerbangan dan program afirmatif lainnya.

Baca Juga:  Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Dirusak

“Sisa pembiayaan 10 persen di provinsi, hanya untuk bantuan afirmatif. Antaralain, pendidikan kedokteran, penerbangan dan jurusan teknis khusus lainnya,” pinta dia.

Ditanya, terkait pengerusakan oleh sekelompok mahasiswa lantaran merasa dipermainkan oleh oknum di BPKAD dan Biro Umum ihwal realisasi proposal bantuan pendidikan tersebut, Nataniel menjawab, pihaknya hari ini akan segera menggelar pertemuan tertutup mencari tahu sumber permasalahan utama termaksud tudingan ini.

“Saya akan telusuri dulu, sebenarnya sumber utama sampai (Pengerusakan, red) terjadi seperti kemarin itu. Hari ini kami akan kumpulkan semua,” jelasnya.

Nataniel menambahkan, dengan kejadian ini, diharapkan ASN dapat memotivasi untuk tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dengan baik.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!