Portal Berita Papua Barat

Tim 315 Serukan Seleksi CPNS Kemenkumham di Papua Barat Dibatalkan

0 43
Seleksi CPNS Kemenkumham di Papua Barat
Seleksi CPNS Kemenkumham di Papua Barat – Pengurus Pejuang Pemekaran Provinsi Papua Barat atau tim 315 ketika membahas permasalahan seleksi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. (Photo : ARF/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comSeleksi CPNS Kemenkumham di Papua Barat. Proses seleksi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat mendapat sorotan tajam dan protes keras oleh masyarakat di daerah ini. Seleksi tersebut diminta dibatalkan saja.

Hal itu ditegaskan Ketua Forum Tim Pejuang Pemekaran Provinsi Papua Barat atau tim 315, Obeth Arik Ayok, Jumat (6/10/2017). Pernyataan tegas itu, dilontarkan Obeth karena menilai proses yang sedang berjalan tidak menghormati hak-hak orang asli Papua sesuai diamanatkan di dalam Undang-Undang Otonomi khusus (Otsus).

“Tim 315 sudah mewakili 12 kabupaten dan satu kota. Kita minta seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat dipending hingga ada pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna Laoly) terkait seleksi ini,” kata Obeth.

Seleksi dengan menggunakan sistem online ini, dinilai merugikan anak-anak asli Papua. Pasalnya, kualitas jaringan dan penguasaan teknologi dan ketrampilan dalam mengakses internet masih sangat terbatas. Kondisi ini merata terjadi hampir di seantero Tanah Papua.

“Kami akan sampaikan ini ke menteri. Tim 315 bertanggungjawab atas permasalahan ini, kami akan hadirkan gubernur dan juga forkompimda. Pihak Kakanwil merespon baik sikap dan aspirasi masyarakat yang kami wakili,” ujarnya. Kata Obeth, pada Rabu pekan depan, perwakilan tim 315 akan bertatap muka dengan gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Untuk, membicarakan permasalahan seleksi CPNS di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

“Secepatnya kita akan tindaklanjuti masalah ini. Rabu pekan depan, gubernur sudah tiba kembali di Manokwari, kita akan bertemu untuk sampaikan permasalahan ini dan harus ke Jakarta. Ini permasalahan yang berulang terus sehingga tidak bisa dibiarkan karena akan memicu tindakan anarkis,” tukasnya.

Baca Juga:  Tekat Tak Ulangi Kesalahan, Kapolres Sorsel Apresiasi Bhabin Brigpol Jubel
Perwakilan peserta CPNS Kantor Wilaayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat pose bersama dengan pengurus Tim 315. Tim 315 menindaklanjuti aduan peserta yang menilai seleksi dengan sistem online tidak tepat.(Photo: ARF/PBOke)

Selain sistem online, yang dipermasalahkan. Seleksi CPNS juga disinyalir janggal. Pasalnya, total formasi yang dibuka sebanyak 245, hanya teradapat 122 anak asli Papua. Sementara, sisanya 221 orang bukan anak asli Papua.
“Pertemuan dengan kakanwil siang tadi, kami sampaikan bahwa tes kompetensi dasar yang hasilnya sudah diumumkan justru didominasi oleh non Papua mencapai 221. Papua yang punya marga hanya 124 orang saja. Ini ada dalam daftar,” ujar Obeth lagi.

Dengan nada lugas, Obet mengemukakan, seleksi CPNS ini diprioritaskan bagi anak asli Papua. Dengan definisi adalah bapak mama asli Papua, bapak asli Papua, dan mama asli Papua serta mereka yang lahir dan besar Papua.
“Dalam daftar ada formasi untuk formasi umum laki-laki dan formasi umum perempuan. Sementara di dalam formasi untuk anak asli Papua campur-aduk, orang Papua itu ada marga. Tidak ada penentuan nilai standar, sehingga diprotes oleh peserta CPNS. Ini tidak terbuka. Perengkingan juga tidak jelas,” bebernya.

Menurut Obeth, mekanisme penerimaan CPNS dengan menerapkan sistem online menimbulkan persaingan yang kurang sehat khususnya bagi anak asli Papua. Untuk itu, harus ada pengecualian. “Bicara teknologi, kita di Papua kalah star. Konteks otsus, kenapa di Aceh dan Yogyakarta bisa didengar oleh pemerintah pusat, di Papua tidak. Kalau tidak ada provinsi ini tidak ada Kanwil. Ini daerah otsus, harus tanya gubernur atau paling tidak ada koordinasi. Kita juga ingin dihargai,” tandasnya.

Salah satu anggota tim 315, Edison Parairaway mengatakan, prosentasi 80 : 20 yang selalu digadang-gadangkan dalam penerimaan CPNS, hanya slogan belakan. “Buktinya, setiap penerimaan pasti anak asli Papua dikorbankan. Harus ada demonstrasi atau protes baru bisa diperhatikan. Ini hak kami orang asli Papua jadi tolong dihargai,” tuturnya.

Obet menabahkan, jika tidak ada jawaban atau solusi atas permasalahan seleksi CPNS Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Papua Barat. Baiknya penerimaan CPNS di seluruh instansi di daerah ini dibatalkan.
“Kami tegaskan agar penerimaan CPNS di seluruh isntansi pemerintah di Papua Barat dibatalkan. Pakai sistem manual saja. Saya sudah sampaikan dan berbicarakan masalah ini dengan gubernur,” pungkasnya. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!