Portal Berita Papua Barat

Tim Penggugat: Hormati Proses Hukum, Jangan Lewat ‘Pintu Belakang’

0 10
Hormati Proses Hukum
Hormati Proses Hukum – Tim Penggugat Hasil Seleksi anggota MRPB periode 2017-2022.(Foto: Razid Fatahuddin/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Hormati Proses Hukum.  Polemik seleksi dan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) terus bergulir. Gugatan hukum yang dilakukan beberapa calon anggota MRPB periode 2017-2022 diminta untuk dihargai dan dihormati sebagai sebuah hak yang dijamin Undang Undang.

Ketua Tim Penggugat, Valentinus Wainarisy mengatakan, gugatan hukum yang dilayangkan telah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, dengan agenda dismissal (penelitian materi) perkara. Dan telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan.

“Banyak pihak tidak simpatik dengan upaya hukum yang kami lakukan. Kami minta jangan lewat pintu belakang atau potong kompas, apalagi sampai ada money politik. Ikuti proses, jangan ada pembodohan kepada masyarakat,” kata Sekretaris Tim Penggugat, Ismael Watora saat memberikan keterangan pers, Rabu (3/1/2018) siang.

Kata Ismael, meski proses dan tahapan hasil seleksi calon anggota MRPB berjalan cukup baik tetapi hasil akhir kurang baik. Sehingga pelantikan anggota MRPB 2017-2022 ini terkesan dipaksakan.
“Ada indikasi upaya main pintu belakang untuk menyikapi upaya hukum yang kami lakukan,” ujar dia.

Menurut Valentinus, upaya hukum yang dilakukan semata-mata untuk membuktikan bahwa, rakyat kecil dapat melakukan perlawanan hukum atas pelanggaran administrasi ketatanegaraan yang dilakukan oleh negara.
“Ada yang bilang tidak mungkin rakyat kecil mau lawan negara. Rakyat berhak lakukan sidang class action. Fakta-fakta pelanggaran administrasi ini akan kami buka dalam persidangan nanti,” tuturnya.

Dikatakan, jadwal sidang gugatan ini terjadwal tanggal 10 Januari dengan angedan dismissla, dan akan dilanjutkan lagi dengan sidang berikutnya pada 15 Januari ke depan. Sehingga, sidang ini diharapkan bisa selesai di Januari.
“Hasil sidang 28 Desember 2017 sudah ada surat yang dikeluarkan dan ditujukan kepada Ketua MRPB sementara.

Baca Juga:  Ini Penyebab Harga Telur di Manokwari Melambung Tinggi

Intinya, meminta agar segala aktivitas MRPB untuk tidak dulu sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap. Jika ada aktivitas ini bisa berakibat menjadi perbuatan melawan hukum,” tandasnya.
Salah seorang penggugat, Pdt. Leonard Yarollo menegaskan, proses hukum yang dilakukan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada publik di Papua Barat. Atas hal yang salah yang dilakukan dalam proses seleksi calon anggota MRPB.

“Tidak ada yang kebal hukum. Jangan ada yang main kucing-kucingan. Kami menuntut kebenaran melalui proses hukum. Ini cara yang mencerminkan etika sehingga sebagai orang yang beradat dan paham hukum harus hormati ini terutama pejabat di Papua Barat,” imbuhnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
error: Content is protected !!