Portal Berita Papua Barat

UMP PB 2018 Ditetapkan 30 Oktober

28
UMP PB 2018
UMP PB 2018 Ditetapkan 30 Oktober – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Papua Barat, Pascalina Yamlean (Photo : ARF/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comUMP PB 2018. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Pascalina Yamlean mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) Papua Barat 2018 akan diumumkan pada 30 Oktober.
“Penetapan UPM nanti tanggal 30 Oktober pada pukul 13.00 WIT atau jam 1 siang di Kantor Gubernur. Jadi, sesuai aturan sekarang penetepan UMP harus sesuai pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Pascalina usai mengikuti rapat paripurna DPR Papua Barat dalam rangka penjelasan Gubernur terhadap APBD Perubahan 2017, Jumat (27/10/2017).

Kata Pascalina, penetapan UMP tersebut harus mengikuti pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Di mana, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8,71 persen. “Penetapan UMP akan dihitung dengan jumlah utang KHL (kebutuhan hidup layak) di daerah,” ujarnya. Menurutnya, diprediksi nilai KHL dengan besaran UMP Papua Barat pada 2019 ke depan sudah bisa sama. Dengan demikian, penetapan UMP sejak dari nol kerja sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup layak dalam setahun.

“UMP 2018 ada kemungkinan naik tetapi kami belum bisa memprediksikan kenaikannya berapa persen, nanti akan diperhitungkan. Batas penetapan UMP adalah 31 Oktober sehingga diharapkan sudah bisa diedarkan sejak November ke depan,” ucap Pascalina.  Penetapan UMP 2018 ini akan dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari para pengusaha di daerah ini, Serikat Buruh dan Serikat Pekerja serta unsur pemerintah terkait. “Setelah penetapan UMP ini, kami akan prediksikan untuk KHL tahun 2020-2025 seperti apa. Karena pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan,” tandasnya.

Di sisi lain, Pascalina mengemukakan, penetapan upah minimum kabupaten (UMK) di Wilayah Provinsi Papua Barat belum bisa dilakukan. Sebab, Dewan Pengupahan di Kabupaten dan Kota belum terbentuk.
“Kami sudah sosialisasi ke daerah. Sosialisasi ke Kabupaten Sorong dan Kota Sorong tetapi sampai sekarang Dewan Pengupahan belum dibentuk, harus dibentuk dulu. Penetapan UMK acuannya adalah UMP,” terang Pascalina.

Baca Juga:  Ini Dia Petugas Pengibar Bendera Saat Upacara HUT RI di Manokwari

Ditambahkan, pembentukan Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota tidak terikat dengan batasan waktu. Meski demikian, penetapan UMK adalah kewajiban setiap Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi.
“Seharusnya, Dewan Pengupahan sudah dibentuk di tingkat kabupaten dan kota. Melihat pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi seperti di Kabupaten dan KotaSorong serta Teluk Bintuni harusnya sudah berlaku UMK,” pungkasnya. (ARF/PBOke)

Comments
error: Content is protected !!