Manokwari, Papuabaratoke.com – Hidup di Bawah Garis Kemiskinan. Kondisi sejumlah kampung di Wiilayah Provinsi Papua Barat yang terletak di sekitar kawasan operasional perusahaan Migas, umumnya masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani di sela acara pembukaan rapat koordinasi teknis (Rakornis) Sektor ESDM se-Papua Barat yang berlangsung di salah satu hotel, Kamis (5/4/2018).
“Sejumlah kampung yang berada di sekitar kawasan beroperasinya perusahan migas, itu ada yang listrik nya. Juga ada yang tidak nyala atau masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah gambaran menyeluruh desa/kampung yang ada di wilayah kita,” kata Wagub Lakotani.
Rakornis dihadiri perwakilan Kabupaten/Kota ini mengangkat tema “Pengelolaan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kesejahteraan rakyat Papua Barat”.
Untuk itu, Wagub Lakotani mengingatkan, perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya migas agar komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Dana-dana CSR (corporate sosial responsibility) yang disalurkan dalam bentuk program, termasuk ada sejumlah kompensasi yang harus diberikan. Ini semua harus diselesaikan dengan baik,” kata wagub berpesan.
Wagub berharap, eksploitasi sumber daya migas di Papua Barat memberikan dampak positif bagi daerah terlebih khusus masyarakat yang terpapar langsung dampak kegiatan tersebut.
“Eksploitasi sumber daya migas di Papua Barat jangan seperti teori air mancur. Sumbernya ada di sini tapi bisa bikin terang jauh sampai ke China. Ini persoalan bersama,” ujar wagub.
“Banyak investasi di sekitar kita dalam skala besar bahkan, dalam skala internasional. Di sisi lain masyarakat belum dapat manfaat. Ini tugas bersama,” ungkapnya.
Wagub berharap, rakoornis yang digelar menjadi kesempatan untuk tuangkan ide atau gagasan soal pola pendekatan untuk angkat kehidupan dan layani masyarakat melalui pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral.
”Yang paling dekat dengan masyarakat, yang lebih kenal dengan masyarakat itu, pemerintah kabupaten/kota. Tugas pemerintah provinsi adalah melahirkan regulasi dalam rangka memberdayakan masyarakat,” pungkasnya.
