Wasior, Papuabaratoke.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menyatakan, kebijakan pembagian 90 persen dana Otsus untuk Kabupaten/Kota di Papua Barat, tetap dilakukan. Sementara, Pemprov mendapat bagian 10 persen dari sisa dana tersebut.
Ia menegaskan kebijakan itu bukan untuk memenuhi janji kampanye, namun lebih kepada realitas orang asli Papua yang mendiami kampung-kampung.
“Soal dana Otsus 90 : 10, kita sudah bicara jadi kita bikin itu, Itu sudah komitmen. Jangan latihan lain, main lain,” ujar Wagub , Senin (19 Juni 2017) di Wasior, Teluk Wondama.
Pembagian dana Otsus dengan porsi 90 : 10 belum bisa diterapkan tahun ini karena APBD 2017 telah disahkan. Pelaksanaannya baru bisa diwujudkan mulai Tahun 2018.
Jauh hari sebelum pelaksanaannya, Lakotani mengingatkan semua Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk memperhatikan penggunaannya kelak. Terutama untuk mewujudkan Kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Di pundak kita, Rakyat di Daerah ini punya kehidupan, punya masa depan, punya harapan pada kita. Mari kita kerja sungguh-sungguh, “ pesan mantan Kepala Sekretariat UP4B ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Wondama, Hendrik Rico Tetelepta menilai porsi 90 : 10 sudah tepat, karena mayoritas Orang Asli Papua berada di Kabupaten/Kota.
“Kita harap naiknya dana Otsus untuk Kabupaten, dana Otsus untuk kampung-kampung yang selama ini 100 juta bisa ditambah supaya lebih banyak yang bisa dibuat di kampung untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, “ kata Tetelepta. (VIO/PBOKe)
