Portal Berita Papua Barat

Kesekian Kalinya DPR PB Sebut Program Beasiswa Luar Negeri Tidak Transparan

0 128
Beasiswa Luar Negeri Tidak Transparan
Beasiswa Luar Negeri Tidak Transparan – Ketua Komisi D DPR Papua Barat Ortis Fernando Sagrim. (Foto Dok. Pribadi)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Beasiswa Luar Negeri Tidak Transparan.  Ketua Komisi D DPR Papua Barat Ortis Sagrim menyoroti pelaksanaan program beasiswa luar negeri Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat karena dinilai tidak transparan.

Beasiswa ini merupakan program afirmatif action Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ditujukan bagi orang asli Papua di daerah ini. Sudah ratusan miliar rupiah bersumber dari dana APBD Provinsi Papua Barat digelontorkan untuk membiayai program ini.

“Tiga tahun berturut-turut (2015-2017) alokasi dana beasiswa Rp60 miiliar. Tahun ini baru Rp50 miliar. Tetapi saya dapat data dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jerman bahwa, mereka tidak dapat dana sesuai dengan program yang ada,” kata Sagrim.

Meski demikian, Sagrim mengaku belum mendapat informasi detail menyangkut penyaluran dana beasiswa dimaksud. Ia berjanji akan mendalami informasi tersebut.

“Di dalam rapat dengar pendapat, kami sudah minta daftar nama penerima beasiswa siapa saja? Alokasi per mahasiswa berapa? Serta di negara mana saja. Kemudian kalau menggunakan jasa pihak ketiga mana kontraknya? Biar kita semua tahu,” bebernya.

Dikatakan, semua pertanyaan yang dilontarkan terkait pelaksanaan program beasiswa luar negeri, tidak mendapat jawaban secara detail. Bahkan, lanjut Ortis, hingga kini DPR PB khususnya komisi D belum mengantongi data-data program beasiswa luar negeri.

“Yang berikut adalah pembayaran dana beasiswa sebesar ini harus menggunakan peraturan gubernur. Kita sudah tanyakan mana pergubnya? Jika dilakukan tanpa pergub sebenarnya ada apa dengan program ini?,” ujar Ortis sembari mengatakan persoalan ini sudah ditanyakan berulang kali.

Dikatakan, karena tak mendapatkan data terkait program beasiswa luar negeri, Komisi D pernah merekomendasikan dana program beasiswa supaya tidak dicairkan sampai ada evaluasi program yang sudah dilaksanakan.

Baca Juga:  Empat Peserta Wakili Papua Barat Menuju Istana Negara

“Kita sampaikan seperti itu tapi kuasa pengguna anggaran ada sama mereka (eksekutif). Tidak bisa kita intervensi sampai sejauh itu. Jadi sebatas tahu saja bahwa beasiswa luar negeri itu Rp60 miliar. Soal siapa penerimanya apakah orang asli Papua atau orang Papua, setiap tahun dapat berapa, siapa yang membayar. Kita tidak tahu semua itu,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!