Portal Berita Papua Barat

Program Baca-Tulis Daerah Pinggiran dan Terpencil Minim Dukungan

2
Program Baca-Tulis Daerah Pinggiran
Program Baca-Tulis Daerah Pinggiran dan Terpencil Minim Dukungan
Manokwari, Papuabaratoke.comProgram Baca-Tulis Daerah Pinggiran. Pemerintah Daerah belum mengambil sikap serius dan kebijakan yang positif. Untuk membawa perubahan positif dalam menanggapi program dengan hasil nyata serta keberlanjutan Program baca-tulis daerah pinggiran dan terpencil. Sudah tiga (3) tahun program ini berjalan dengan pendampingan UNICEF melalui program literasi UNICEF “berkomitmen”. Yang dilaksanakan pada 20 sekolah sasaran di daerah ini. Program Literasi (baca-tulis) merupakan kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, DFAT, UNICEF dan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Keuskupan Manokwari-Sorong.

Minimnya keseriusan pemda dalam mendukung program ini dilihat dalam kegiatan menindaklanjuti kunjungan pendampingan guru-guru kelas awal selama dua hari (3-4 Oktober 2017) lalu di SD Inpres 90 Bremi Distrik Manokwari Utara, Rabu lalu. Kujungan itu dilakukan pada 20 sekolah sasaran yaitu : SD Inpres 31 Warmare, SD Inpres 45 Masni, SD Inpres 109 Yonseribo, SD Inpres 57 Meniy, SD Inpres 110 Aurmeos, SD Negeri 79 Saray, SD, YPK 23 Sion Sidey, SD YPPGI Hink, SD Inpres 90 Bremi.

Selanjutnya, SD Negeri 04 Warkapi, SD Inpres 98 Mandopi, dan SD Inpres 100 Asai, SD Inpres 107 Saubeba, SD Inpres 35 Nuni, SD Inpres 93 Warbefor, SD PERS. YPK 20 Guweintuy, SD YPPK PERS. ST. Antonius Meyes, SD Inpres 115 Waramui, SD Inpres 85 Kaironi, SD Inpres 96 Maitefa.

Hasil Monitoring yang dilakukan Tim Pengarah bersama pendamping, Dorthea Nibaelly field Officer YPPK-UNICEF dan Eva Amamaran staf PSW YPPK KMS menemukan, kondisi di SD Inpres 90 Bremi dengan jumlah 23 siswa dan 3 guru PNS dan satu tenaga honorer masih melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan ruang kelas tidak layak dengan menggabungkan kelas.

Program Baca-Tulis Daerah Pinggiran
Program Baca-Tulis Daerah Pinggiran

Padahal jarak tempuh dari kota menuju ke sekolah ini membutuhkan waktu sekira 15 menit saja. Guru kelas Luisa Lydia Ruth menuturkan bahwa literasi yang dilakukan saat ini oleh kerjasa Unicef sudah berjalan baik untuk program literasi. Di mana, anak-anak diajar mengenal huruf dan menghitung dengan metode belajar sambil bermain dengan suasana gembira. Disamping itu, dukungan buku bacaan yang diberikan maupun tenaga sukarelawan kampung yang bertugas menjemput dan mengantar pulang anak sekolah menjadi hal yang baik dalam mendorong anak untuk sekolah.

Baca Juga:  Putra Asli Papua, Rifai Darus Resmi Ketum DPP KNPI

Luisa berharap, program ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Disayangkan, kunjungan ini juga menguak fakta bahwa guru PNS jarang sekali masuk sekolah sehingga proses mengajar juga menjadi terhambat. Selain itu, proyek pembangunan ruang kelas yang tidak layak belum terlesaikan oleh adanya kontraktor yang tidak bertanggungjawab. Ia berharap, kedepan pemerintah dapat melanjutkan program yang baik kedepan untuk mencerdaskan anak negeri.

Tim pengarah (Steering Committee) mewakili Kabag Humas dan Protokol Setda kabupaten Manokwari, Yohanes Ada Lebang (kasub.bag pengumpulan Informasi dan pemeberitaan), Kamis (5/10/2017) mengakui selama 3 tahun program literasi yang dilakukan Unicef belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Terbukti, hingga saat ini belum ada dukungan serupa menyangkut buku bacaan bagi anak sekolah yang diberikan serta fasilitas penunjang bagi tenaga pengajar maupun fasilitas lainnya.
Lebang menjelaskan, keadaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pentingnya pendidikan di kabupaten Manokwari khususnya program literasi harus mendapat prioritas utama khususnya pada daerah pinggiran dan terpencil.

“Semua pihak harus bertanggung jawab atas pendidikan generasi Papua kedepan dengan komitmen yang sungguh dan perasaan memiliki, khususnya kepada orang tua/wali,” ujarnya.
Kegiatan monitoring selama dua hari ini akan dilakukan evaluasi. Hasil berupa rekomendasi akan disampaikan kepada pemerintah daerah, DPRD dan pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap pendidikan untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pengambilan kebijakan. (ARF/PBOke)

Comments
error: Content is protected !!