Manokwari, Papuabaratoke.com – Tak Kenal Kompromi Usut Korupsi. Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Rudolf Alberth Rodja, berkomitmen memberantas kasus korupsi di wilayah hukum Polda Papua Barat dan tak akan mengenal kompromi atau tebang pilih dalam pengusutan setiap kasus yang ada.
“Saya telah sampaikan tidak ada toleransi dalam masalah korupsi di wilkum Polda Papua Barat. Selagi itu masih di ranah hukum kami tetap kami proses, kalau Mabes sudah ambil alih, yah silahkan tanya ke Mabes to,” kata Kapolda Rodja kepada awak media saat ditemui di Mapolda Papua Barat, Senin (12/2/2018) siang.
Rodja kembali mempertegas komitmennya bahwa tak akan mengenal kompromi dalam pemberantasan korupsi. Meski demikian kata dia, pihaknya tak akan gegabah dalam penuntasan karena harus berdasarkan hasil audit BPK atau pun Inspektorat terlebih dulu.
Disinggung terkait beberapa pengusutan perkembangan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, khususnya atensi para mahasiswa adalah Jalan Lingkar Waigeo (JLW) Tahun anggaran 2016, Dugaan kasus korupsi Asrama Mahasiswa Bintuni tahun anggaran sejak 2009, Kapolda Rodja menegaskan tetap akan proses hukum.
“Semua itu ada proses. Tetap kami atensi dan terima setiap laporan masyarakat yang masuk,” jawabnya singkat.
Kapolda juga menjelaskan, dalam penanganan suatu masalah korupsi pihaknya tetap menggandeng berbagai pihak terkait untuk menuntaskan kasus korupsi. Sehingga mendapatkan bukti yang akurat.
Dimana Pihak penyidik Polda, kerap meminta bantuan kepada BPK maupun BPKP dan PPATK di daerah, untuk terlibat langsung dalam menangani masalah korupsi di setiap lembaga terutama pada pemerintah daerah.
“Dalam penanganan masalah korupsi ini, kita juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Terus audit negara seperti kasus asrama mahasiswa bintuni masih tunggu audit dari BPKP,” terangnya.
Sementara diketahui, terkait Kasus Dugaan Korupsi Jalan Lingkar Waigeo (JLW) Komunitas Adat Masyarakat Papua Anti Korupsi Wilayah DKI telah meminta sebelumnya perhatian dan ketegasan langsung kepada KPK agar segera mengusut tuntas kasus korupsi Mega Proyek di Kabupaten Raja Ampat tersebut.
Dimana kuat dugaan kasus ini melibatkan Bupati Raja Ampat dan salah satu Anggota DPR RI. Yakni dalam hal ini diketahui anggaran Mega Proyek Jalan Lingkar Waigeo Kabupaten Raja Ampat adalah Sebesar Rp 122.521.963.000 Miliar.
