Portal Berita Papua Barat

Eksekusi Putusan MK, KPU PB Segera Lakuan Verifikasi Faktual Parpol

0 47
Verifikasi Faktual Parpol
Verifikasi Faktual Parpol – Kegiatan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK, di Aula Sekretariat KPU PB, tersebut, dipimpin langsung oleh Komisioner KPU PB, Amus Atkan, S.Pt. MM (Tengah) Yotam Senis (Kanan) Pascalis Semunya (Ke dua dari kiri) Abdul Halim Sdhiq (Ke dua dari kanan) dan sekretris KPU PB, Ir Thambrin Payapoh (Pertama dari kiri), di Aula Sekertariat KPU PB, Sabtu (27/1/2018). (Foto : Kris Tanjung/PBOke)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Verifikasi Faktual Parpol.  Komisi Pemilhan Umum (KPU) Papua Barat akan segera melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Politik (Parpol) calon peserta pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.

Hal ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengharuskan, baik Parpol baru maupun Parpol Peserta Pemilu 2014 untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

Komisoner KPU Papua Barat, Amus Atkana, S.Pt,MM mengatakan, pihaknya sebagai penyelenggara Pemilu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut yang diperjelas melalui surat edaran KPU RI nomor 99/PL.10.1-SD/03/KPU/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentang verifikasi keanggotaan Parpol Pasca putusan MK.

Atkana menjelaskan, putusan MK ini berawal adanya gugatan salah Parpol atas pasal 187 ayat 1 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dimana bahwa semua Parpol Peserta Pemilu 2014 maupun Parpol baru, harus dilakukan Verifikasi faktual.

“Yang meliputi kepengurusan inti dan keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan serta domisili kesekertariatan masing-masing Parpol,” terang Atkana yang ditemu Papuabaratoke.com, usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK tersebut, di Aula Sekretariat KPU PB, Sabtu (27/1/2018).

Sedangkan sebelum adanya putusan MK ini lanjut dia, verifikasi hanya dilakukan pada partai baru. Dimana untuk Papua Barat, terdapat empat Parpol yakni, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Persatuan Indonesia (Perindo) dan partai Garuda serta partai Berkarya.

Atkana menuturkan, dampak adanya putusan MK yang mengharuskan seluruh Parpol untuk dilakukan verifikasi faktual, KPU PB akan merevisi jadwal. Dimana tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 tahun 2017 akan digunakan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Presiden dan legislatif.

Baca Juga:  Lantik Pimpinan MRPB, Gubernur Mandacan : Berjuanglah Sampai Titik Darah Penghabisan

Pada tinggkat KPU Provinsi Papua Barat, verifikasi vaktual terhadap Parpol ini, akan dilakukan pada tanggal 28 Januari hingga 30 januari 2018. Dan tinggkat KPU kabupaten/kota dimulai pada tanggal 30 Januari dan berkahir 2 Februari 2018.

“Nah di situ ada 2 hari masa pengembalian dan perbaikan berkas bagi masing-masing Parpol. Jadi pada prinsipnya kami (KPU, red) selaku penyelenggara Pemilu siap mengeksekusi prodak atau UU yang dikeluarkan oleh lembaga tekait yang ditindalnjuti dengan ketetapan KPU RI. Yaitu melakukan verifikasi faktual sesui SOP. Kalau pun ruang atau waktu (Verifikasi faktual, red) yang ditetapkan singkat, kita tak bisa menafsirkannya, karena hal ini adalah ketetapan yang harus kita lakukan,” ucapnya.

“Dan kami menegaskan dalam proses ini tidak akan mengubah tanggal penetapan. Untuk itu, dalam tahapan ini, kita akan bersinergi dengan Bawaslu Papua Barat dan Panwaslu yang ada di kabupaten/kota,” pungkas Atkana.

Verifikasi Faktual Parpol
Verifikasi Faktual Parpol – Kegiatan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK, yang diikuti seluruh Kasubag Hukum sekertariat KPU kabupaten/kota se-Papua Barat, di Aula Sekretariat KPU PB, Sabtu (27/1/2018). (Foto : Kris Tanjung/PBOke)

Kegiatan rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK, di Aula Sekretariat KPU PB, tersebut, dipimpin langsung oleh Komisioner KPU PB, Amus Atkan, S.Pt. MM, Yotam Senis, Pascalis Semunya, Abdul Halim Sdhik dan sekretris KPU PB, Ir Thambrin Payapoh.

Peserta dalam kegiatan rapat koordiansi ini, adalah seluruh Kasubag Hukum sekertariat KPU kabupaten/kota se-Papua Barat.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!