Manokwari, Papuabaratoke.com – KPU Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat, hari ini mulai mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni menggelar verifikasi faktual terhadap Partai Politik (Parpol) yang pernah mengikuti Pemilu 2014.
Komisioner KPU Papua Barat, Amus Atkana S.Pt, MM mengatakan, verifikasi faktual parpol tingkat pusat dan provinsi akan dilakukan pada 28-30 Januari 2018. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada 30 Januari-2 Februari 2018.
Dia mengatakan, hal ini menindaklanjuti Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengharuskan, baik Parpol baru maupun Parpol Peserta Pemilu 2014 untuk dilakukan Verifikasi Faktual.
Amus menuturkan, pihaknya sebagai penyelenggara Pemilu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut yang diperjelas melalui surat edaran KPU RI nomor 99/PL.10.1-SD/03/KPU/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentang verifikasi keanggotaan Parpol Pasca putusan MK.
“Pada tinggkat KPU Provinsi Papua Barat, verifikasi vaktual terhadap Parpol akan dimulai hari ini (Tanggal 28 Januari hingga 30 januari 2018, red). Dan tingkat KPU kabupaten/kota dimulai pada tanggal 30 Januari dan berkahir 2 Februari 2018,” terang Amus yang ditemui usai membuka kegiatan rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK tersebut, di Aula Sekretariat KPU Papua Barat, Sabtu (27/1/2018).
Sebelumnya diberitakan, putusan MK ini berawal adanya gugatan salah Parpol atas pasal 187 ayat 1 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dimana bahwa semua Parpol Peserta Pemilu 2014 maupun Parpol baru, harus dilakukan Verifikasi faktual.
Yaitu meliputi kepengurusan inti dan keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan serta domisili kesekertariatan masing-masing Parpol
Sedangkan sebelum adanya putusan MK tersebut, verifikasi hanya dilakukan pada partai baru. Dimana untuk Papua Barat, terdapat empat Parpol yakni, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Persatuan Indonesia (Perindo) dan partai Garuda serta partai Berkarya.
