Portal Berita Papua Barat

KPU RI : Parpol Berhak Sosialisasi di Medsos, Asal Tidak Memfitnah

0 39
Parpol Berhak Sosialisasi di Medsos
Parpol Berhak Sosialisasi di Medsos – Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang ditemui Papuabaratoke.com usai memberikan materi diacara Rapimnas Partai Perindo Yang digelar di Assembly Hall-Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Parpol Berhak Sosialisasi di Medsos.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, partai politik (Parpol) berhak dan berkewajiban melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik.

Ditegaskan, khusus sosialisasi oleh Parpol di sosial media (facebook), sama sekali tak ada larangan, sepanjang tak melanggar ketentuam hukum, seperti menebar fitnah dan ujaran kebencian.

“Jadi Parpol mana pun itu, diperbolehkan dan punya hak bersosialisasi apalagi di facebook. Itu hak Parpol memberikan pendidikan politik yang baik, selama itu tidak melanggar hukum,” ucap Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang ditemui Papuabaratoke.com usai memberikan materi diacara Rapimnas Partai Perindo Yang digelar di Assembly Hall-Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Tak hanya itu, Wahyu menyebutkan, Parpol juga berhak mememasang bendera partai ketika menggelar kegiatan internal Parpol tersebut. Dimana hal ini sangat jelas diatur dalam 2 metode. Yaitu pemasangan bendera dan pertemuan atau pun kegiatan internal Parpol.

“Sepanjang yang dilakukan hanya 2 hal ini, tidak ada persoalan dan sudah sesuai aturan. Misalkan ada Parpol melakukan kegiatan dan memasang bendera di sana, itu boleh meskipun ini belum waktunya kempanye, itu diperbolehkan,” cetusnya.

“Yang tidak diperbolehkan adalah mengkampanyekan secara personal atau individu oleh caleg. Karena sekarang ini peserta pemilu legislatif adalah Parpol,” sambung dia.

Ia pun mengakui dan menyebutkan, bahwa KPU di daerah-daerah kadang berlebihan. Dan KPU tak bisa menafikan adanya masukan dan saran dari Parpol-Parpol, terkait polemik pelarangan sosialiasi dan pemasangan atribut partai saat kegiatan internal Parpol oleh Bawaslu.

“Oleh karena itu, kami akan koordinasi khusunya dengan Bawaslu hingga tingkat daerah untuk membenahi hal tersebut. Jadi kita memang, memberikan keleluasaan kepada Paprpol untuk melakukan sosialisasi politik. Karena itu, kewajiban dan sekaligus hak Parpol,” jelas Wahyu.

Baca Juga:  HUT ke-53, Rudi Timisela Ajak Generasi Muda Golkar Terus Jaga Pancasila

Meski demikian, kata dia dalam melakukan sosialisasi perlu ada pengaturan sehinga tak melanggar kentuan hukum yang berlaku.

Namun masukan dan saran, khususnya yang datang dari pengurus-pengurus Parpol di daerah terangnya, akan disikapi secepatnya dengan menggelar koordinasi dengan Bawaslu dan KPU.

“Parpol manapun yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik melalui media sosial, itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum adalah kalau media sosial dimanfaatkan untuk memfitnah dan melakukan politisasi sara. kalau melakukan sosialisasi dan pendidikan poltik kepada masyarakat, itu justru kita anjurkan,” ucapnya menegaskan.

Saat ditanya, penafsiran selama tak melanggar hukum yang dimaksud tersebut? Wahyu menerangkan, jangankan kader partai, siapa pun yang memberikan informasi dan sosialisasi terkait politik diperbolehkan.

“Tentu saja kita akan tetap koordinasi dengan Bawaslu untuk lebih memahami ketentuan berlaku dan untuk tidak menghalangi Porpol dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik,” tuturnya.

Kemudian Wayu yang kembali ditanya terkait pemasangan umbul-umbul partai saat kegiatan Parpol apakah tak bertentangan atau melanggar ketentuan? Dikatakan, semestinya yang namanya kegiatan internal dan memasang umbul-umbul partai, tak dilarang dan diperbolehkan.

“KPU berkomitmen akan menjamin seluruh Parpol, melakukan pendididikan politik aman dan berkeadlian,” pungkasya.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!