Papuabaratoke.com – Pertemuan Kepala BIN dan Gubernur Papua. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada, Jumat (28/10/17) lalu, mengundang banyak tanya bagi masyarakat luas dan kalangan elit politik yang terkesan mendadak, padahal sehari sebelum pertemuan itu diketahui SBY sapaan akrab Presiden keenam itu berada di Darwin Australia.
Keduanya bertemu di Istana Merdeka membahas terkait Undang-Undang Ormas, ternyata ada isu lain yang dibahas SBY, isu terkait dengan Kepala BIN Budi Gunawan yang bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pertemuan antara Lukas Enembe dan Budi Gunawan itu terjadi pada 5 September 2017 lalu.
Pihak istana pun menepis pembicaraan terkait pertemuan itu, justru informasi datang dari partai Demokrat.
“Diduga Gubernur Papua Lukas Enembe terima tekanan dari pimpinan tinggi Badan Intelejen Negara itu, soal Pilkada Papua. Dalam keterangan tertulis dari Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, meminta agar ini menjadi perhatian serius Presiden” . dihimpun dari kompas.com, Minggu (29/10/17).
Kata Hinca, SBY mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo kiranya melihat serius faktor proporsionalitas dan profesionalitas para penegak hukum. Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang gunakan jabatannya untuk melakukan tekanan karena faktor politik. Hinca mengatakan “partai demokrat meminta hukum jangan dipolitisasi”.
Menurut hinca, Pesan pak SBY ini direspon baik oleh Presiden Jokowi dan berjanji akan mencari tahu lebih jauh dan memastikan hal-hal seperti itu tidak dikembangkan lagi kedepan.
Seperti diketahui Gubernur Papua Lukas Enembe adalah kader partai Demokrat yang juga menjabat Ketua DPD partai Demokrat Provinsi Papua.
Sejak berhembus kabar adanya pertemuan Lukas dan Budi Gunawan, demokrat langsung membentuk tim investigasi guna mencari tahu pertemuan tersebut. Tim itu dimpipin langsung kader partai demokrat Benny K Harman.
“Ada yang mengatakan pertemuan itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua, ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, 18 September lalu. (PBOKe)
