Portal Berita Papua Barat

PPP Bongkar Pasang Pengurus

0 10
Ketua DPW PPP Provinsi Papua Barat, Saharuddin

Manokwari, Papuabaratoke.com – Langkah antisipatif dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Langkah ini mewaspadai adanya kepengurusan dua kaki ditiap tingkatan mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, anak cabang hingga di tingkat ranting.

Ketua DPW PPP Provinsi Papua Barat Saharuddin, Selasa (5/9/2017) mengatakan antisipasi dilakukan melalui pembentukan serta pembenahan struktur partai. Upaya ini, kata dia, juga sebagai persiapan dalam rangka menghadapi verifikasi faktual secara nasional.

“PPP sudah lakukan persiapan menuju verifikasi dengan pembentukan dan pembenahan PAC dan ranting. Dalam bulan ini, persiapan ini harus sudah selesai untuk Wilayah Papua Barat,” katanya.

Adanya kepengurusan dua kaki, lebih lanjut dia mengakui membuat DPW harus melalukan bongkar-pasang pengurus dihampir semua tingkatan yang ada. “Ini terkadang membuat agenda partai molor karena ada nama pengurus yang terdaftar di lebih dari satu partai. Ini sangat memakan waktu tetapi kita harus punya strategi untuk mengatasinya,” ujar dia.

Konslidasi internal, penguatan visi misi dan kader-kader militan menjadi kunci bagi partai berlangkah Ka’bah ini. Aspek profesionalitas dan moralitas menjadi perhatian PPP terhadap semua kadernya.

Saharuddin menjelaskan, tahapan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) sudah akan dimulai pada Mei 2018 kedepan. “Tahapan ini menjadi warning (peringatana) buat PPP segera selesaikan proses verifikasi internal untuk menghadapi verifikasi faktual nasional,” tandasnya.

Dia menegaskan, langkah untuk memverifikasi kepengurusan di tingkat kabupaten dan kecamatan adalah merujuk pada Undang-undang parpol. Dibeberkan, PPP akan berupaya semaksimalkan mungkin untuk menghindari adanya pengurus ganda.

“Kita tentu menghindari pengurus ganda maupun pengurus yang hanya memiliki keterangan domisil saja. Di DPC harus memiliki sekretariat. Seluruh perangkat hingga ke ranting harus memiliki SK kepengurusan. Ini akan diverifikasi di tingkat provinsi lagi,” paparnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Harus Perhatikan Serius Masalah Papua

Rangkain panjang yang melalui proses selektifitas tinggi itu, diyakini bisa menghasilkan kader-kader yang akan diusung pada pileg nanti memiliki kemampuan mumpuni.
“Apalah artinya seorang anggota legislatif tidak mampu berpikir yang positif, tidak mampu berkontribusi untuk kemajuan daerahnya. Ini tanggungjawab moral untuk melihat calon yang ada,” pungkas dia. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!