Portal Berita Papua Barat

Putusan MK Berlaku, Parpol Calon Peserta Pemilu Diharap Siapkan Diri

0 120
Putusan MK Berlaku
Putusan MK Berlaku – Seluruh perwakilan pengurus Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu tahun 2019, saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK tersebut, di Aula Sekretariat KPU PB, Minggu (28/1/2018). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Putusan MK Berlaku.  Seluruh Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, diharapkan mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat.

Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengharuskan, baik Parpol baru maupun Parpol Peserta Pemilu 2014 untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

Komisioner KPU Papua Barat divisi hukum, Yotam Senis mengatakan putusan MK tersebut diperjelas melalui surat edaran KPU RI nomor 99/PL.10.1-SD/03/KPU/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentang verifikasi keanggotaan Parpol Pasca putusan MK.

“Verifikasi faktual meliputi kepengurusan inti dan keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan serta domisili kesekertariatan masing-masing Parpol,” ucap Yotam pada Papuabaratoke.com, usai memimpin kegiatan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK tersebut, di Aula Sekretariat KPU PB, Minggu (28/1/2018).

Dia memgatakan KPU PB menghadirkan seluruh pengurus Parpol baik Parpol (Lama, red) peserta Pemilu 2014 lalu maupun empat partai baru. Yakni Perindo, Garuda, PSI dan Berkarya.

“Dalam kegiatan tersebut, kami menjelaskan secara teknis terkait putusan MK, dimana semua Parpol calon peserta Pemilu 2019, harus siapkan diri untuk dilakukan verifikasi faktual hingga di kabupaten/kota,” ucap Yotam.

Menurutnya, dari hasil rapat koordinasi yang diikuti seluruh Parpol tersebut, semuanya menyatakan kesiapannya untuk mengikuti proses verifikasi vaktual.

“Mereka (Parpol, red) semua siap untuk dilakukan verifikasi faktual. Dan pada tingkat KPU Provinsi Papua Barat, verifikasi vaktual terhadap Parpol ini, akan dimulai pada tanggal 28 Januari hingga 30 januari 2018. Dan tingkat KPU kabupaten/kota dimulai pada tanggal 30 Januari dan berkahir 2 Februari 2018,” jelasnya.

Yotam menuturkan, sebelum adanya putusan MK ini, verifikasi hanya dilakukan pada partai baru. Dimana untuk Papua Barat, terdapat empat Parpol yakni, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Persatuan Indonesia (Perindo) dan partai Garuda serta partai Berkarya.

Baca Juga:  Proses Hukum Kasus Illegal Maining Dipertanyakan

Komisioner KPU Papua Barat, Amus Atkana, S.Pt,.MM sebelumnya mengatakan, dampak adanya putusan MK yang mengharuskan seluruh Parpol untuk dilakukan verifikasi faktual, KPU PB akan merevisi jadwal. Dimana tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 tahun 2017 akan digunakan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Presiden dan legislatif.

Putusan MK Berlaku
Putusan MK Berlaku – Komisioner KPU PB, Amus Atkana, S.Pt. MM (Tengah) Yotam Senis (Kanan) Pascalis Semunya (Ke dua dari kiri), Christin Rumkabu (Kiri) Abdul Halim Sdhiq (Ke dua dari kanan) dan sekretaris KPU PB, saat membuka kegiatan rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK tersebut, di Aula Sekretariat KPU Papua Barat, Minggu (28/1/2018). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

Kegiatan Rapat Koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca putusan MK, di Aula Sekretariat KPU PB, tersebut, dipimpin langsung oleh Komisioner KPU PB, Amus Atkan, S.Pt. MM, Yotam Senis, Pascalis Semunya, Abdul Halim Asdhik dan sekretaris KPU PB, Ir Thambrin Payapoh.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!