Portal Berita Papua Barat

Secara Prinsip Tak Setuju, PKS Dorong Masyarakat Gugat UU MD3 ke MK

0 52
Gugat UU MD3 ke MK
Gugat UU MD3 ke MK – Presiden PKS Dr. H. Mohmad Sohibul Iman PhD, saat ditemui sejumlah wartawan usai meresmikan gedung Kantor DPW PKS Provinsi Papua Barat, di Kabupeten Manokwari, di Jalan Poros Swapen Perkebunan, Minggu (18/3/2018) siang. (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Gugat UU MD3 ke MK.  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Mohamad Sohibul Iman mengakui bahwa fraksi PKS di DPR RI telah menyetujui pengesahkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 pada 14 Maret 2019 lalu.

Meski PKS telah menyetujui, tetapi setelah melihat seksama dalam pasal-pasal UU MD3 dimaksud, maka PKS pun mengakui saat itu tak mencermati betul beberapa pasal yang dipersoakan saat ini. Yakni pasal yang berkaitan DPR tak dapat dikritisi oleh masyarakat.

“Meski kami (PKS) di DPR ikut menyetujui UU MD3 ini, tapi setelah kami cermati, ada beberapa pasal yang kami lihat kaitannya dengan DPR tidak bisa dikritisi. Jadi secara prinsip UU MD3 ini kita tolak,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2013 ini didampingi Ketua DPW PKS Papua Barat, H. Mugiyono, S.Hut di hadapan sejumlah wartawan usai meresmikan gedung Kantor DPW PKS Provinsi Papua Barat, di Kabupaten Manokwari, di Jalan Poros Swapen Perkebunan, Minggu (18/3/2018) siang.

Gugat UU MD3 ke MK
Gugat UU MD3 ke MK – Penandatanganan Prasasti Gedung DPW dan DPD PKS oleh Presiden PKS Ustadz H. Mohamad Sohibul Iman didampingi langsung Ketua dan Sekertaris DPW PKS Papua Barat H. Mugiyono S.Hut (Ke tiga dari kiri)-Imam Moslih (Kanan) dan Asisten I Pemprov Papua Barat, Musa Kamudi (Ke dua dari kiri). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

 

Baca Juga:  Siapkan 9 Nama Capres, PKS Perkuat Lobi Politik

Untuk itu kata dia, PKS juga mendorong elemen masyarakat menggugat alias melakukan judicial review UU MD3 di Mahkama Konstitusi (MK). Dengan demikian, MK diharapkan sejalan dengan pikiran masyarakat dan PKS sehingga pasal yang justru bertentangan harus di review dan sebaiknya dihapus saja.

Dikatakan Sohibul Iman bahwa kalau berkaitan dengan penghinaan terhadap seseorang sudah diatur secara khusus dalam KUHP, terus pertanyakan kenapa harus ada pasal khusus yang melindungi DPR.

“Kalau ada pasal khusus bahwa tidak boleh menghina DPR, maka saya kira pasal itu tidak boleh,” ucapnya.

Sohibul Iman menuturkan, Paripurna DPR menyetujui perubahan atas Rancangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 menjadi undang-undang. Namun khusus pasal melarang masyarakat tak boleh kritisi DPR harus direview.

Menurutnya, DPR tak bisa dilindungi dengan pasal khusus. Terkait dengan tidak adanya persetujuan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani UU MD3 dimaksud.

Meski disadari terang Sohibul Iman, tanpa Presiden menandatangani UU MD3 sekalipun, namun secara otomatis dalam waktu 30 hari akan berlaku pascah syah diundang-undangakan.

“Jadi satu-satunya cara, masyarakat harus melakukan judicial riview UU MD3 ini. Dan sebenarnya kalau Presiden Jokowi betul-betul menolak UU ini, harus kasih keluar peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu),” pungkasnya.

Namun sayangnya, sebagaimana diberitakan media massa, Presiden Joko Widodo memastikan tak akan mengeluarkan perppu terkait UU MD3. Ia lebih memilih mendukung masyarakat untuk ramai-ramai menggugat UU tersebut ke MK.

Penulis : Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com