Portal Berita Papua Barat

Kantornya Digeladah, Kepala Kesbangpol PB Nilai Kejaksaan Arogan

0 840
Kepala Kesbangpol PB Nilai Kejaksaan Arogan
Kepala Kesbangpol PB Nilai Kejaksaan Arogan – Kepala Kesatuan baacngsa dan politik (Kesabangpol) Papua Barat Alberth Nakoh.(Foto:
Waisai, Papuabaratoke.com – Kepala Kesbangpol PB Nilai Kejaksaan Arogan.  Kepala Kesatuan bangsa dan politik (Kesabangpol) Papua Barat Alberth Nakoh menilai tim Kejaksaan Negeri Manokwari bersikap arogan.

Hal ini dikatakan Nakoh pasca penggeledahan tiga ruang kerja (Perencanaan, bendahara dan bidang politik) di Kantor Kesbangpol Setda Provinsi Papua Barat oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, Selasa (20/3/2018).

Menurut Albert Nakoh, apa yang dilakukan kejaksaan sah-sah saja dan pihaknya akan tetap mengikuti aturan hukum. Namun kata dia, perlu diketahui oleh tim Kejaksaan bahwa, di Provinsi Papua Barat telah memiliki tim Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi (TPTGR) Provinsi Papua Barat.

Nakoh mengklaim bahwa, dana proses seleksi anggota MRPB sudah ditangani oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan TPTGR. Bahkan hasil temuan sebesar Rp 300 juta lebih akan dikembalikan.

Kata dia, semestinya tim penyidik kejaksaan berkoordinasi lebihdahulu dengan tim TPTGR provinsi, sebab semua ada aturannya.

“Tidak serta merta langsung membuat situasi seperti itu, kalau mau tangkap siapa dan siapa silahkan saja, tetapi bukan cara penggeledahan seperti itu karena ada TPTGR Provonsi Papua Barat yang harus di koordinasikan lebih dulu,” kata Nakoh kepada Papuabaratoke saat ditemui di Raja Ampat, Selasa (20/3/2018).

Nakoh pun menjelaskan, seleksi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) merupakan kebijakan yang diambil agar bagaimana memproses keaslian orang asli Papua.

Baca Juga:  Geledah Kantor Kesbangpol PB, Kejari Kantongi Bukti Kuat Jerat Calon Tersangka

Namun saat ditanya tentang komunikasi awal ihwal penggeledahan oleh kejaksaan, tegas Nakoh bahwa sejak masuknya kejaksaan melakukan penggeledahan tidak ada komunikasi apa-apa. Padahal seharusnya kalau ada penggeledahan seperti itu, Kesbangpol harus melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini gubernur dan TPTGR sehingga diselesaikan dengan aturan yang ada.

Hal lainnya, jelas Nakoh, perlu diketahui pula bahwa seharusnya pimpinan berada di tempat dulu baru bisa dilakukan penggeedahan. “Kalau bagi saya buka menyalai aturan prosedural, namun seharusnya kami (pimpinan) berada di tempat sehingga kalau membutuhkan dokumen kita bisa antar kepada mereka,” katanya.

“Kalau datang lakukan penggeledahan, bagi orang papua tidak pas, padahal masih ada temuan yang jauh lebih besar dan tidak dilakukan oleh kejaksaan. Karena sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Kesbangpol adalah bagaimana mempercepat proses seleksi MRPB,” ungkapnya.

“Banyak temuan-temuan diatas miliaran rupiah yang mereka tidak proses, padahal yang kami lakukan saat ini adalah kebijakan,” tuding Nakoh.

Meski demikian, Nakoh pun menyadari sebenarnya apa yang dilakukan penyidik kejaksaan adalah bagian dari tugas penyelidikan. Hanya saja kata dia semestinya lebihdahulu melalui prosedur, yakni melaporkan kepada pimpinan kesbangpol dan TPTGR Lrovinsi Papua Barat.

“Tapi kenyataannya, tim kejaksaan ini masuk begitu saja,” pungkasnya.

Penulis : Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com