Portal Berita Papua Barat

BPJS Kesehatan gandeng DPMPTSP T.Bintuni dalam Penegakan Hukum Program JKN

0 64

Bintuni, Papuabaratoke.com – BPJS Kesehatan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni, menandatangani kontrak kerjasama dalam bentuk MoU.

Hal ini dilakukan sebagai langka penegakan hukum program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya terhadap kepatuhan pemberi kerja di Kabupaten Teluk Bintuni

Dalam kesepakatan MoU,  Dinas Penanaman Modal,  akan menyertakan syarat untuk menjadi peserta BPJS kesehatan bagi pihak yang mengurus perijinan baru atau memperpanjang ijin.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, yang mengatur tentang sanksi layanan publik tertentu oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Teluk Bintuni. (***/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com