Portal Berita Papua Barat

Dana Pendidikan Tak Jelas, PGRI Bintuni Tutup Sekolah

0 81
PGRI Bintuni Tutup Sekolah
Surat pernyataan sikap PGRI Bintuni, yang di Layang kepada Bupati Bintuni, Menutup Sekolah SLTA sejak kamis 7 September sampai waktu yang di tentukan

Manokwari, Papuabaratoke.comPGRI Bintuni Tutup Sekolah. Belum jelas pembayaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dana insentif, dan uang lauk pauk bagi SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Teluk Bintuni berbuntut panjang.

Seluruh sekolah lanjutan atas itu diliburkan. Ketua PGRI Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia dikonfirmasi dari Manokwari, mengatakan seluruh satuan tingkat pendidikan tersebut terpaksa harus diliburkan. “Upaya dan berdiskusi bersama Bupati, terkait dan BOP” juga bagian keuangan tidak ada hasil.

Dikatakannya uang ada akan tetapi kapan bisa direalisasikan, tutur Kambia, Untuk itu dari hasil kesepakatan PGRI dan Kepala-kepala sekolah sepakat sekolah kami liburkan sampai tuntutan kita direalisasikan,” ujarnya kepada PBOKe. Kamis (7/9/2017)

Kata dia, BOP selama 8 bulan (Januari-Agustus) insentif triwulan pertama (Januari-Maret) serta uang lauk pauk  belum bayarkan oleh pemerintah kabupaten.

“Sekolah punya beban besar. BOP itu buat bayar gaji guru-guru honor, membiayai kebutuhan siswa, dan ATK (Alat Tulis Kantor). Sekolah sudah tidak kelola dana. Delapan bulan tidak ada pembiayaan,” bebernya.

Dia mengungkapkan, opsi meliburkan sekolah adalah langkah terakhir. Agar aspirasi dan tuntutan yang disampiakan mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Kondisi ini sudah terjadi sejak bulan April lalu. Dana instentif dikatakan sudah direalisasikan tapi yang dibayarkan hanya triwulan kedua (April-Juni) saja. Ini juga diakibatkan setelah ada peralihan status pegawai dari kabupaten ke provinsi,” ujar Kambia lagi.

Ditegaskan Kambia yang juga guru di salah satu SMP, menurutnya sekolah akan diaktifkan kembali setelah ada kepastian dari pemerintah daerah terkait tuntutan yang disampaikan.

Baca Juga:  BPJS Kesehatan gandeng DPMPTSP T.Bintuni dalam Penegakan Hukum Program JKN

“Dua hal yang mendasar adalah realisasi dana kapan. Ada biaya atau tidak. Pemda harus keluarkan edaran resmi.

Apakah mau membayar atau tidak biar sekolah bisa pakai cara lain untuk membiayai kebutuhan. Mungkin dengan menarik sumbangan dari murid,” pungkasnya. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com