Bintuni, Papuabaratoke.com – Fraksi Otsus PB. Fraksi Otsus DPR Papua Barat, seriusi mendorong dibentuknya Fraksi Otsus di tingkat Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPR) se-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
Hal ini diungkap oleh Sahaji Refideso anggota DPR PB perwakilan Fraksi Otsus dari wilayah adat Kuri Wamesa saat melakukan Reses I di Kabupaten Teluk Bintuni beberapa waktu lalu.
“Jelasnya kita mendorong fraksi otsus di tingkat kabupaten/kota. Sehingga fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan dana otsus di tiap kabupaten/kota bisa maksimal,” cetusnya Sahaji Refideso.
Dijelaskannya, bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah yang diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
Dimana di dukung dengan penganggaran hingga Triliunan Rupiah di setiap tahunnya guna menggenjot bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta peningkatan ekonomi di Papua dan Papua Barat.
“Untuk itu, perlu adanya pengawasan secara khusus di tiap kabupaten/kota agar peruntukan dana otsus ini dapat tepat sasaran dan dipertanggung jawabkan. Salah satunya yakni dengan pembentukkan fraksi otsus melalui jalur pengangkatan di tiap DPRD kabupaten/kota,” tutur dia.
“Apalagi komitmen Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan yang menginginkan pembagian dana otsus sebesar 90 persen dikucurkan kepada tiap kabupaten/kota ,dan 10 persen dikelola oleh pemerintah provinsi,” sambungnya.
“Saya dan teman teman di fraksi otsus sepakat untuk mendorong hal (Pembentukan fraksi otsus di masing-masing DPR kabupaten/kota, red) hal ini, agar fungsi pengawasan dana otsus lebih maksimal di tingkat bawag,” katanya lagi.
Meski disadari sebutnya, otsus akan segera berakhir, namun hal ini merupakan langkah maju yang mesti ditempuh dari pada tak dilakukan sama sekali. Karenanya, saat ini pihaknya telah melakukan kajian akademik untuk mendapatkan pembahasan.
“Kami akan koordinasikan dengan Gubernur dan Bupati terkait dengan pembiayaan atau gaji anggota fraksi otsus yang akan dibiayai oleh APBD pemda setempat. Saya rasa kalau kemampuan keuangan tiap daerah mampu untuk pembiayaan tersebut, kalau tiap kabupaten itu rata-rata sekitar 5 kursi untuk Fraksi Otsus, kecuali Kab Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari yang dapat jatah 6-7 kursi,” kata Sahaji Refideso.
Lanjutnya, fraksi otsus sendiri merupakan implementasi dari UU otsus untuk menjalankan Fungsi Kontrol dan Pengawasan penggunaan dana otsus.
“Saat ini fraksi otsus merupakan fraksi dengan kursi terbanyak di DPR PB dengan Jumlah 11 Kursi serta mewakili masyarakat adat di Pembagian 3 wilayah adat yang ada di Provinsi Papua Barat,” pungkasnya.
