Bintuni, Papuabaratoke.com – Bahas Raperda Ketenagakerjaan. Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kabupaten Teluk Bintuni (TB) mendesak DPRD TB segera membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) ketenagakerjaan.
Pernytaan ini disampaikan saat Ketua GSBI Kabupaten TB, Enggelbert Nibaili, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Selasa (10/4/2018).
Kedatangan ketua GSBI (TB) tersebut guna menanyakan perihal pembahasan Raperda Ketenagakerjaan yang akan mengakomodir tenaga kerja lokal di kabupaten TB, khususnya untuk bekerja di Train 3 dan 4 BP LNG Tangguh.
Ketua dan pengurus GSBI lainnya pun, diterima langsung oleh ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Hengki Manibuy yang didampingi oleh Markus Maboro dan anggota Bapemperda, membahas progres Raperda tersebut.
Usai melakukan pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, kepada pers ia menjelaskan bahwa Badan Legislasi di DPRD Kabupaten TB, telah siap untuk membahas Raperda Ketenagakerjaan setelah pembahasan Raperda PPMHA yang saat ini sedang berjalan telah rampung.
“Poin pertama, Bapemperda sudah siap bahas raperda ini, tapi mereka masih ada agenda membahas perlindungan dan pengakuan masyarakat adat, setelah selesai barulah akan dilanjutkan dengan tenaga kerja, dan target kita sesuai pembicaraan tadi, tahun ini sudah harus jadi,” ucap Enggelbert.
Lanjutnya, Ketua Bapemperda memberikan waktu satu minggu untuk menyerahkan draft rancangan kepada GSBI untuk dipelajari, dan kami akan terus mengawal rencana ini sehingga dapat secepatnya dibahas.
“Bapemperda berikan waktu satu minggu kepada kami dan minggu depan kami akan kembali menagih janji dewan, jika tidak ada kejelasan, kami akan melakukan aksi di DPRD,” pungkasnya.
Secara terpisah, Hengki Manibuy Anggota Komisi B sekaligus Ketua Bapemperda membenarkan hal tersebut. “Pertemuan bersama GSBI tadi membahas Raperda Ketenagakerjaan Lokal di kab. Teluk Bintuni, saat ini masih sementara bahas Raperda PPMHA kalau sudah selesai langsung kami lanjutkan dengan tenaga kerja,” terangnya.
Mengingat masa efektif anggota dewan yang akan memasuki tahapan pileg 2019, ia mengatakan bahwa sudah langsung menyurat kepada Pimpinan perihal pembahasan Raperda ini.
“Ia, saya sudah konsep surat untuk diberikan kepada pimpinan untuk diketahui dan secepatnya kita bahas. Karena seperti diketahui kita sudah mendekati pemilu legislatif 2019, jangan sampai pembahasan menjadi terganggu ataupun berbenturan dengan tahapan pemilu dan sebagainya,” tutup Hengki Manibuy.
