Portal Berita Papua Barat

SD YPPK Weriagar Teluk Bintuni Dipalang, Disdik Diminta Cari Solusi

0 80
SD YPPK Weriagar Teluk Bintuni
SD YPPK Weriagar Teluk Bintuni – Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, SH (Kanan) saat bertemu Sekretaris Disdik Drs. Daniel Dudung, mendiskusikan untuk mencari solusi ihwal pemalangan SD YPPK Weriagar, Jumat (12/1/2018).(Foto: Adrian Kairupan/PBOKe
Bintuni, Papuabaratoke.com – SD YPPK Weriagar Teluk Bintuni.  Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Teluk Bintuni, diminta segera mencarikan solusi terbaik ihwal pemalangan gedung SD YPPK Weriagar oleh masyarakat setempat.

Hal ini katakan oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, SH, saat berkordinasi dengan pihak Disdik Teluk Bintuni yang diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Drs. Daniel Dudung, Jumat (12/1/2018).

Ia menyarankan, Disdik melakukan kajian, penyebab masyarakat setempat melakukan pemalangan. Dan melaporkan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati atau dirinya sebagai Wabup Kabupaten Teluk Bintuni.

“Benar, SD YPPK Weriagar dipalang sejumlah warga. Sesuai laporan dari kepala Distrik Weriagar kepada saya. Saya sudah Disdik segera cari solusi dan lakukan kajian apa penyebabnya,” ucap Matret.

Matret mengharapkan pemalangan tersebut dapat berakhir, mengingat gelaran ujian nasional semakin dekat. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan baik dan tanpa ada kendala yang membatasi.

“Sebentar lagi anak-anak ini akan mau ujian semester kenaikan kelas. Harus dipersiapkan baik, jadi apa titik persoalan dilapangan, Disdik harus bisa mengetahui secara detail dan menyampaiakan kepada pimpinan. Sebab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perpanjangan tangan dari pimpinan daerah,” tegas dia.

Ia juga menghimbau kepada warga masyarakat Teluk Bintuni, jika kiranya ada persoalan atau hal terkait penyampaian aspirasi, mestinya bukan dengan cara palang-memalang. Harus lah dengan sikap yang dingin, agar segala persoalan tak menghambat jalannya rutinintas pelayanan publik yang akhirnya berdampak pada hal lain.

“Menyampaikan aspirasi itu adalah hak semua masyarakat tapi jangan menghambat aktivitas pelayanan publik. Saya juga himbau jika ada guru, atau pelayanan publik dari pejabat daerah yang tidak sesuai dengan prosedur, silahkan masyarakat laporkan sesuai prosedur juga,” tukasnya.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com