Portal Berita Papua Barat

APIP Harus Proaktif Cegah Penyelengawan Dana Desa

0 30
Cegah Penyelengawan Dana Desa
Cegah Penyelengawan Dana Desa – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Wondama Hendrik Rico Tetelepta. (Foto : Vio/PBOKe)
Wasior, Papuabaratoke.com – Cegah Penyelengawan Dana Desa.  Alokasi dana desa nilainya terus meningkat setiap tahun. Selain menjadi ‘sumber berkah’ bagi masyarakat di kampung. Dana ini bisa juga menjadi malapetaka bagi aparatur kampung, jika salah dalam mengelola dana tersebut.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfataan dana desa perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Hendrik Tetelepta acara musrenbang RKPD di Gedung Sasana Karya, Selasa (27/3/2018).

“Kami harapkan melalui APIP (aparat pengawas internal pemerintah) di Inspektorat terus melakukan pengawasan dana desa. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan sehingga aparat kampung masuk penjara,“ kata Tetelepta.

Sejumlah Pejabat di lingkungan Pemkab Teluk Wondama saat menghadiri musrembang RKPD Tahun 2018. (Foto : Vio/PBOKe)

 

Baca Juga:  Mervin Komber Ingatkan Dana Desa Harus Didampingi

Dia mendorong inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah harus lebih proaktif memantau dan mengaudit realisasi dana desa di setiap kampung di Kabupaten Teluk Wondama.
Pernyataan Tetelepta ini dipicu rasa khawatir akan pengelolaan dana desa yang dapat menyeret banyak kepala kampung terjerat dalam masalah hukum akibat minimnya tingkat pemahaman dalam mengelola dana desa.

“Sudah ada indikasi banyak terjadi penyalahgunaan bisa-bisa semua kepala kampung masuk penjara kalau kita tidak lakukan pengawasan secara baik,“ tukasnya.

Pihak Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama telah membuat jadwal audit realisasi dana desa ke setiap wilayah pada April. Minimnya jumlah tenaga auditor membuat pengawasan tidak berjalan maksimal.
Dalam audit nanti, inspektorat akan fokus pada kampung yang temuannya besar. Dengan demikian, bisa dilakukan pembinaan. Audit juga diharapkan bisa tuntas 60 hari setelah keluarnya LHP BPK.

Penulis : Vio
Editor : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!