Portal Berita Papua Barat

Dinas Kehutanan Dihapus, Masyarakat Adat Bisa Berkelahi

0 5

Wondama, Papuabaratoke.com – Penghapusan Dinas Kehutanan tingkat Kabupaten/Kota untuk digabung dengan Dinas Kehutanan tingkat Provinsi, dinilai sebagai kebijakan yang keliru. Keputusan pemerintah pusat itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam hal tata kelolah hutan. Bahkan khusus di wilayah Papua dan Papua Barat, potensi terjadinya konflik antar masyarakat adat sangat mungkin terjadi.

Kata mantan Sekda Papua Barat Marten Luther Rumadas, yang juga cukup lama menjabat Kepala Dinas Kehutanan, ini disampaikan Rumadas saat melantik  Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Teluk Wondama, Selasa (6 Juni 2017).

“Orang Provinsi dan Pusat tak tahu mengenai kondisi Daerah terutama hutan, ini berkaitan dengan masyarakat, hak adat, batas-batasnya. Yang tahu itu orang Kabupaten,” ujar Rumadas.

“Kalau ada masyarakat tuntut, siapa yang mau selesaikan. Maka saya lebih cenderung kembalikan  instansi kehutanan itu ke Kabupaten karena mereka yang lebih tahu betul terutama mengenai hak-hak adat,” lanjutnya.

Rumadas juga menilai pembentukan KPH sebagai perpanjangan-tangan Dinas Kehutanan untuk tingkat kabupaten/Kota, tidak efektif. Apalagi PKH tidak hanya mengurusi satu wilayah, tetapi membawahi beberapa Kabupaten/Kota sekaligus.

Pada awal kebijakan tersebut dikeluarkan, dirinya telah mendorong mantan Gubernur Abraham Atururi, agar menyampaikan keberatan soal penggabungan Dishut kepada Presiden Joko Widodo.

Namun upaya tersebut belum kesampaikan karena pertemuan dengan Presiden belum terlaksana. Karenanya dia berjanji akan membicarakan kembali hal tersebut dengan Gubernur Dominggus Mandacan agar bisa dilanjutkan ke Istana.

“Karena ini saya rasa sangat tidak bisa memberi kontribusi kepada masyarakat,” pungkas Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat ini. (VIO/Pboke)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!