Portal Berita Papua Barat

LP3BH Pertanyakan Dasar Pemberian Status “Tahanan Kota” Oknum DPRD Wondama

0 54
DPRD Wondama
DPRD Wondama – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH. (Foto: Ist)
Manokwari, Papuabaratoke.com – DPRD Wondama.  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, mempertanyakan pemberian status “tahanan kota” terhadap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama.

Pernyataan ini dilontarkan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy yang bertindak sebagai penasehat hukum dari Ny. Magdalena, pelapor atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan perbuatan tidak menyenangkan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.

Dia mengatakan, semestinya sesuai dengan amanat Pasal 22 KUHAP mengenai penahanan. Dan ini juga bertentangan dengan ancaman pidana dari pasal 263 ayat (2) KUH Pidana yang disematkan dalam perkara tersangka yang bersangkutan.

“Dalam hal ini kami mempertanyakan dasar dan alasan hukum yang dipakai oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manokwari dalam memberikan status tahanan kota kepada oknum anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Yermias Rumkorem sebagai tersangka dalam kasus ini,” cetus Warinussy melalui siaran pers, Senin (19/2/2018).

Menurutnya, tindakan Kajari Manokwari dan jajarannya, jelas melukai perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya kliennya sebagai (Ny.Magdalena, red) korban.

“Tentu ini sangat menodai keadilan Klien kami yang menanti keadilan lebih kurang sudah empat tahun setelah berkas perkara atas nama oknum PDRD Teluk Wondama tersebut dinyatakan P-21 pada tanggal 30 April 2015,” ucapnya.

Bahkan tersangkan kata dia, oknum anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama tersebut, “bebas” keluar Manokwari dan Provinsi Papua Barat untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Jakarta tanpa diketahui Kajari Manokwari dan jajarannya.

Ia menduga, tersangka oknum anggota DPRD Teluk Wondama tersebut, juga mendapatkan jaminan orang dari oknum berinisial AA yang “mengatasnamakan” diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama.

Baca Juga:  Merasa Jadi Korban Kelalaian KPU, Filep Wamafma Harap Bawaslu Kabulkan Gugatannya

“Padahal berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 312/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 8 Oktober 2017, Dewan Pimpina  Pusat (DPP) Partai Demokrat telah menunjuk Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama yang bukan oknum AA tersebut lagi,” bebernya.

Intuk itu, kata Warinussy, oknum AA tak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai penjamin orang bagi tersangka oknum DPRD tersebut dalam kaitan dengan tahanan kota yang diberikan Kajari Manokwari.

“Sebagai penasehat hukum dari Ny.Magdalena, kami akan mengambil langkah hukum termasuk dapat mempraperadilankan tindakan Kajari Manokwari tersebut. Bahkan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan huikum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheidaad),” pungkasnya.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com