Portal Berita Papua Barat

Masyarakat Kuri Wamesa Minta Pemerintah Cabut Moratorium

0 147
Minta Pemerintah Cabut Moratorium
Minta Pemerintah Cabut Moratorium – Pertemuan Membahas Pemekaran Calon Kabupaten Kuri Wamesa. (Foto: Vio/PBOKe)
Wasior, Papuabaratoke.com – Minta Pemerintah Cabut Moratorium.  Pemerintah belum mencabut moratorium (penghentian sementara) pembentukan daerah otonom baru (DOB). Ini menjadi penghalang pembentukan calon DOB.

Di sisi lain, aspirasi pembentukan DOB terus disuarakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah aspirasi pembentukan calon DOB Kuri Wamesa.

“Tahun 2019 merupakan tahun politik, mudah-mudahan bapak presiden bisa mencabut moratorium dan mengeluarkan suatu kebijakan yang bisa menguntungkan bagi Kuri Wamesa dan kita semua,” kata tokoh perintis pemekaran Kuri Wamesa Andi Kayukatuy, Senin (12/3/2018).

Harapan Andi ini diutarakan dalam rapat bersama tim pemekaran yang dilaksanakan di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati di Isei. Rapat ini dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan Jack RC.H. Ayamiseba – selaku ketua tim percepatan pembentukan daerah persiapan Kabupaten Kuri Wamesa dan didampingi Kabag Tata Pemerintahan Julius Korowa.

Calon DOB Kuri Wamesa adalah pencahan dari kabupaten induk (Teluk Wondama). Adapun wilayah yang dipersiapkan menjadi daerah bawahan mencakup 6 distrik, yaitu Distrik Windesi, Werabur, Wamesa, Soug Wepu, Rumberpon dan Roswar.

Rapat ini turut dihadiri juga kepala suku Wamesa Sough Sefnat Kurube, Kepala Distrik Windesi Musa Sapari serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.

“Pembentukan daerah otonom baru bukan perkara yang mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga membutuhkan proses yang panjang dan lama. Tim pemekaran sendiri masih harus melengkapi sejumlah besar dokumen yang menjadi persyaratan,” bebernya.

Sejumlah dokumen itu, lanjut Andi, antara lain buku ringkasan APBD Kabupaten Teluk Wondama sebagai kabupaten induk dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 2015, 2016 dan 2017.

“Pemerintah mau lihat kita punya APBD itu berapa, itu juga satu indikator. Kalau kita punya APBD 1 triliun ya mungkin lebih cepat. Tapi APBD masih berkisar 800 miliar,” ujarnya.

Baca Juga:  Anggota Polres Teluk Wondama Diduga Terlibat Peredaran Narkoba

Jack Ayamiseba mengungkapkan masih cukup banyak persyaratan administratif, teknis dan juga persyaratan fisik kewilayahan yang harus dilengkapi. Persyaratan ini tidak hanya di tingkatan Kabupaten Teluk Wondama sebagai daerah induk tetapi harus diperoleh juga dari tingkat Provinsi (Papua Barat).

“Persetujuan gubernur dan DPR Papua Barat terhadap pembentukan kabupaten Kuri Wamesa itu belum ada. Dan masih banyak lagi yang harus kita lengkapi,“ beber Ayamiseba.

Penulis : Vio
Editor : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com