Wasior, Papuabaratoke.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, berencana menerapkan syarat khusus bagi warga yang ingin menjadi Kepala Kampung.
Salah satu syaratnya adalah tidak pernah dijatuhi hukuman, baik denda maupun sangsi adat dalam bentuk lainnya akibat perbuatan asusila.
Calon Kepala Kampung wajib menyertakan Surat Keterangan tidak pernah terkena hukuman denda maupun sangsi adat lain dari Dewan Adat setempat, saat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan.
Persyaratan tersebut diusulkan Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi, guna melengkapi persyaratan menjadi calon Kepala Kampung dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
Usulan dimaksud disampaikan Bupati saat membacakan pandangan kepala daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD dalam Sidang Paripurna Non APBD di Ruang Rapat Utama Gedung Dewan di Isei, Senin (4/9/2017).
“Eksekutif mengajukan satu syarat tambahan bagi calon Kepala Kampung, untuk selanjutnya menjadi huruf (i) : tidak pernah dijatuhi hukuman baik denda maupun hukum adat lainnya dari Dewan Adat, akibat perbuatan asusila yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dewan Adat tingkat Kampung,” ujar Imburi.
Ia juga mengusulkan agar diatur pula usia maksimal seorang Kepala Kampung adalah 55 Tahun. Dasar eksekutif mengusulkan batasan umur tertinggi bagi calon Kepala Kampung, lajutnya, adalah mempertimbangkan usia produktif dalam pelaksanaan tugas.
Menurutnya, tugas dan tanggungjawab Kepala Kampung cukup besar dan berat, termasuk mengelola Dana Desa. (VIO/PBOke)
