Manokwari, Papuabaratoke.com – APBD 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 diminta memprioritaskan program-program pro rakyat.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Jhon Dimara. Dia mengatakan, prioritas APBD harus menyentuh kebutuhan masyarakat. Meski disadari pembahasan Raperda APBD 2018 molor dari waktu semestinya.
“APBD tahun anggaran 2018 betul-betul harus menyentuh kepada program pro masyarakat. Sehingga kualitas APBD itu bisa terukur dalam masa kepimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wagub Mohamad Lakotani,” ujar Dimara kepada awak media, Kamis (04/01/2018).
Menurutnya, sangat penting bahwa program dan kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menyentuh kebutuhan serta dirasakan oleh masyarakat. Seperti program pemberdayaan masyarakat di wilayah pegunungan hingga pesisir laut di Pelosok Papua Barat.
Menurut politikus Hanura ini, pagu anggaran 2018 berkisar Rp 8 hingga 9 Triliun. Sejak beberapa waktu lalu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mulai menyusun RKA sesuai dengan KUA-PPAS. Dan kata dia lagi, penting bagi setiap kepala SKPD terkait mulai dari tingkat Provinsi hingga di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, harus mampu mendedikasikan program, ide dan gagasannya secara tepat guna bagi masyarakat.
“Perlunya Ide dan Gagasan baru di tahun program kerja 2018 ini, agar apa yang belum tercapai harus dapat dikerjakan pemerintah secara bersama,” ucap Dimara.
Dimara juga berharap, dengan memaksimalkan perpanjangan waktu pembahasan Raperda APBD 2018, hingga minggu kedua, Januari 2018 ini, pihak pemerintah yakni Eksekutif dan legislatif Papua Barat, mampu menemui kata sepakat dalam menyamakan persepsi yang bermuara memajukan program kerja yang lebih nyata dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.
