Manokwari, Papuabaratoke.com – APBD Papua Barat. Dewan Perwakilan Papua Barat (DPRB) menyetujui dan menerima RAPBD Tahun Anggaran ditetapkan menjadi APBD 2018 dengan nilai Rp7,316,830,694 triliun.
Persetujuan dan penetapan APBD ini dilakukan melalui rapat paripurna keempat DPRPB dengan agenda penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi, persetujuan dan penetapan RAPBD, Jumat (12/1/2018) malam.
Ketua DPRPB, Pieters Kondjol dalam sambutannya mengharapkan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018 digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat di Papua Barat.
Dia meminta, pemerintah provinsi optimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Sehingga anggaran ini digunakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Anggaran harus berfokus dan berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Kami berharap agar, gubernur memperhatikan saran dan harapan juga kesepakatan yang dibahas bersama dewan,” ucapnya.
Gubernur Dominggus Mandacan, mengatakan pandangan akhir fraksi-fraksi sangat berharga sebagai instrumen penyusunan APBD di masa mendatang. “Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Dengan kemampuan yang terbatas, saya mengajak kita kerja bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat,” ujarnya.
Postur APBD setelah disetujui dan ditetapkan tidak mengalami perubahan. Pembukaan sidang pembahasan RAPBD digelar, Rabu (10/1/2018) lalu. Dua hari setelahnya, resmi disetujui dan ditetapkan.
Catatan PBOKe (papuabaratoke.com), agaknya, tahapan pembahasan RAPBD dimaksimalkan dalam masa pra pembahasan. Di sisi lain, gabungan fraksi di DPRPB memberikan sejumlah catatan terhadap RAPBD tersebut.
Salah satunya, adalah dapat memaklumi jika masih banyak hal yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Sebab, gubernur dan wakil gubernur baru melaksanakan tugasnya.
Setelah mendapat persetujuan dan penetapan dewan, APBD ini akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, untuk mendapatkan evaluasi. Pasca evaluasi kementerian, barulah pemerintah provinsi akan melaksanakan kebijakan anggaran tersebut.
Berikut postur APBD 2018 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 423,919.542 miliar. Meliputi; Pajak Daerah Rp 279.424 miliar; Retribusi Daerah Rp1,622,250 miliar; Hasil Pengelolaan Keyakaan Daerah yang dipisahkan Rp36,916 miliar. Dan, lain-lain pendapatan yang sah Rp105,912,092 miliar.
Dana Perimbangan Rp2,883,973 triliun terdiri dari : Bagi Hasil Pajak Rp 1 triliun; Dana Alokasi Umum Rp1,413,332,966 triliun; Dana Alokasi Khusus Rp452.640.709.000 miliar; Lain-lain pendapan yang sah Rp4.008.937.478.000.
Total belanja Rp7,8 triliun. Terbagi menjadi : Belanja Tidak Langsung Rp4,194,842,396,898 triliun. Meliputi : Belanja Pegawai Rp926.339.714.934 miliar.
Belanja Hibah Rp504.315.497.800 miliar; Belanja Bantuan Sosial Rp88.052.500.00 miliar; Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp703.000.000.000 miliar.
Ditambah, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp1.963.098.684.164 triliun, dan Belanja Tak Terduga Rp10 miliar.
Sedangkan Belanja Langsung Rp3.622.932.876.712 triliun. Terdiri dari Belanja Pegawai Rp227.359.955.000 miliar; Belanja Barang dan Jasa Rp1.719.445.464.819 triliun; Belanja Modal Rp1.676.127.456.893 triliun.
Di sisi lain, Pembiayaan sebesar Rp700.944.745.628 miliar. Terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, yaitu SiLPA (selisih lebih perhitungan anggaran) Rp Rp700.944.745.628; Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp200 miliar.
