Manokwari, Papuabaratoke.com – Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, memiliki sejumlah indikator, termasuk beban kerja untuk menentukan tipe OPD.
Meski demikian, kinerja sejumlah OPD di Pemkab Manokwari belum bisa dilihat jelas. DPRD Manokwari pun hanya sebatas memantau kinerja OPD baru.
“Kami belum bisa menilai kinerja nyata OPD, karena baru dibentuk. Apalagi, banyak bagian yang dipisah maupun digabung,” ujar Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Ayu Humariah Bataray, Senin (28 Agsutus 2017).
Politisi Gerindra ini menilai serapan anggaran pun nanti akan dilihat kedepan, karena tahun anggaran saat ini masih berjalan. Selain serapan anggaran, parameter kinerja OPD yang baru, juga bisa dilihat dari pelayanannya kepada masyarakat.
“Pembentukan OPD di Manokwari termasuk terlambat. Nanti dari Triwulan Ketiga baru bisa diukur kinerja OPD. Paling lambat mungkin bulan November,” bebernya.
Ditambahkan, program yang dikerjakan juga bisa dijadi tolak ukur, sesuai atau tidak dengan RPJMD kepala daerah. (WCH/PBOke)
