Manokwari, Papuabarat.com – Desak Perketat Ijin TKA. Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing(TKA) DPD RI, akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Papua Barat, Kamis (14/9/2017).
Kedatang tim yang berjumlah 5 orang ini terkait dugaan penyalahgunaan ijin kunjungan oleh TKA yang bekerja di sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat.
Ketua Tim yang juga merupakan senator Dapil Papua Barat, Mamberob Rumakiek, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Papua Barat menjadi salah satu daerah yang sering di kunjungi Warga Negara Asing (WNA).
“Papua Barat jadi daerah yang masuk indikasi banyak tenaga asing yang tidak memiliki ijin kerja. TKA ini banyak yang masuk menggunakan Visa wisata, bukan ijin kerja. Ini sangat menyalahi aturan Imigrasi,” ujarnya dibalik ponsel, Rabu (13/9/2017).
Menurutnya, kondisi ini menyulitkan pengawasan terhadap TKA di Papua Barat. Jika kedatangan ke Indonesia untuk bekerja, sudah tentu mengikuti aturan dari Kementrian Tenaga Kerja.
“Jika datang sebagai TKA, tentu ada aturannya juga. TKA jika tidak diatur, mengancam lapangan kerja untuk orang Indonesia. Kedepan, harus ada masukan terkait aturan TKA,” ungkap senator yang akrab disapa Mambe ini.
Terbukti dalam beberapa tindak pidana juga terlibat WNA yang ada datang ke Indonesia. Sebagian besar diantaranya ketahuan menyalahgunakan ijin tinggal. Di Papua Barat sendiri terdapat sejumlah perusahaan asing yang sudah tentu memiliki TKA, seperti Pabrik Semen Maruni dan BP Tangguh di Teluk Bintuni. (*1/Pboke)
