Portal Berita Papua Barat

DPRPB Minta APBD 2018 Disusun Berdasarkan Kebijakan Anggaran Money Follow

0 33
APBD 2018, RAPBD Papua Barat 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), pemerintah Provinsi Papua Barat, kebijakan anggaran money follow
APBD 2018 – Penandatanganan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2018 (Foto: Razid/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – APBD 2018.  Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) meminta, pemerintah Provinsi Papua Barat menyusun APBD Tahun Anggaran 2018 dengan kebijakan anggaran money follow.

Dengan kebijakan ini, dapat dipastikan program-program yang berurusan langsung dengan kebetuhan masyarakat saja yang dianggarkan. Bukan sekedar program rutin yang berkaitan dengan organisasi / dinas yang bersangkutan.

Demikian pandangan umum fraksi-fraksi DPRPB yang dibacakan anggota fraksi demokrat, Matheos Selano menanggapi pidato pengantar nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2018 dalam sidang pembahasan RAPBD 2018, Kamis (11/1/2018 ).

Untuk itu, anggaran harus disusun dengan tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Berkaitan dengan itu, fraksi-fraksi juga menilai bahwa, kebijakan anggaran dan program di setiap OPD belum menunjukan keberpihakan kepada masyarakat khususnya orang asli Papua.

Misalnya, di bidang pendidikan dan kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta infrastruktur. Hampir pada setiap OPD merencanakan kegiatan penunjang, seperti rapat-rapat, belanja ATK, evaluasi, monitoring, perlengkapan penunjang pengadaan kendaraan dinas.

Kegiatan penunjang tersebut pagunya lebih besar dari kegiatan utama yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Kondisi ini dinilai sangat bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat khususnya orang asli Papua.

Di mana, infrastruktur dasar yaitu perumahan yang menjadi kebutuhan mutlak orang asli Papua dan kebutuhan akan listrik tidak mendapat perhatian serius pemerintah daerah, sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang kecil.

Selain itu, pemerintah juga diingatkan khusus penggunaan dana Otsus harus digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan program pendidikan dan kesehatan.

Terkait pembagian dana otsus menjadi 10 : 90 persen, DPRPB melalui fraksi-fraksi mengingatkan agar ada payung hukum yang menguatkan kebijakan tersebut. “Pemanfaatan dan penggunaan dana otsus harus tepat sasaran,” pungkas Selano.

Baca Juga:  Pemerintah Provinsi Papua Barat Aktif lagi Senin 3 Juli

Gabungan fraksi di DPRPB juga menyoroti status provinsi konservasi. Untuk itu, ditegaskan agar pembangunan direncanakan dengan baik dan memperhatikan analisa dampak lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup

Penulis: Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
error: Content is protected !!