Portal Berita Papua Barat

Ini Jawaban DPR PB Terkait Tuntutan Pengusaha Asli Papua

0 66
Jawaban DPR PB Terkait Tuntutan Pengusaha Asli Papua
Ketua Pansus LPSE DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni. (Photo: ARF/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comJawaban DPR PB Terkait Tuntutan Pengusaha Asli Papua. Penyampaian aspirasi gabungan asosiasi Pengusaha asli Papua di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB). Mendapat respon cepat. DPR PB membentuk panitia khusus (Pansus) serta rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus).

Ketua Fraksi Otsus Yan Anton Yoteni, Selasa (19/9/2017) mengatakan DPR PB Pansus LPSE. Ia juga mengatakan, tengah diupayakan penyusunan Raperdasus pemberdayaan pengusaha asli Papua.
“Pansus LPSE telah dibentuk. Perdasusnya, kita bahas. Tuntutan yang disampaikan adalah bentuk daripada kebutuhan hari ini, yang oleh DPR telah diterima dan akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang ada di lembaga ini,” kata Yoteni usai berdialog dengan perwakilan pengusaha asli Papua.

Jawaban DPR PB Terkait Tuntutan Pengusaha Asli Papua
Suasana pertemuan DPR Papua Barat dengan perwakilan pengusaha Asli Papua yang bernaung di 40 Asosiasi pengusaha. (Photo: ARF/PBOke)

Pembentukan Pansus LPSE berkaitan dengan keluhan-keluhan pengusaha asli Papua yang disampaikan ke DPR PB. Yoteni yang juga ketua pansus LPSE ini, menyatakan Pansus akan bekerja maksimal mengawal proses pelelangan yang sedang berjalan.
“Pembahasan Raperdasus pemberdayaan pengusaha asli Papua sedang diupayakan dalam masa sidang ketiga. Tuntutan yang mereka minta sudah diterima. Fraksi-fraksi akan mendukung upaya yang dilakukan,” ujarnya lalu berkata akan dilihat apakah LPSE di Papua Barat cocok atau tidak.

Sudah menjadi tugas utama DPR adalah menelurkan regulasi-regulasi yang pro terhadap rakyat. Ini juga sebagai produk politik untuk mengukur kinerja para wakil rakyat. Dalam Konteks Otonomi Khusus (Otsus), regulasi yang dihasilkan harus berpihak kepada orang asli Papua.
“Ada sekira 40 an propemperda (program legislasi daerah) pada 2017, namun baru bisa diselesaikan tiga regulasi,” kata Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) Frida Tabita Kelasin.

Baca Juga:  Kapolda PB : Belajar Persoalan Toleransi, Datanglah di Tanah Papua
Jawaban DPR PB Terkait Tuntutan Pengusaha Asli Papua
Suasana pertemuan DPR Papua Barat dengan perwakilan pengusaha Asli Papua yang bernaung di 40 Asosiasi pengusaha. (Photo: ARF/PBOke)

Anggota Bapemperda, Dominggus Sani mengajak pengusaha asli Papua melaporkan jika ada praktik-praktik curang dalam pelelangan proyek melalui LPSE. Soal raperdasus pemberdayaan pengusaha asli Papua, ia mengakui terganjal akibat belum dilantiknya anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB).
“Bantu pansus terkait bukti-bukti LPSE yang tidak pro orang asli Papua. Raperdasus belum bisa disahkan karena belum ada MRP PB, raperdasus tersebut butuh rekomendasi dan persetujuan,” ujarnya.

Koordinator gabungan asosiasi pengusaha asli Papua, Ronald Mambieuw mengharapkan, aksi yang dilakukan dalam rangka mendorong kepentingan ekonomi orang asli Papua. “Kalau aspirasi yang disampaikan ini tidak direspon baik oleh pemerintah dan DPR Papua Barat, saya pastikan akan ada gerakan yang berbeda nuansa dan ideologi,”
Ronald menambahkan, aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung gubernur dan DPR PB dalam rangka memberikan perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap orang asli Papua sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otsus. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com