Portal Berita Papua Barat

Ini Tiga Hal yang Menjadi Sorotan Fraksi Otsus terhadap Nota Keuangan RAPBD 2018

0 31
RAPBD 2018
RAPBD 2018 – Pembukaan sidang paripurna pembahasan RAPBD 2018. (Foto: Istimewa)

Manokwari, Papuabaratoke.com – RAPBD 2018.  Fraksi Otonomi khusus DPR Papua Barat (DPRPB) menyoroti tiga hal dalam pembahasan RAPBD 2018. Sorotan tersebut disampaikan ketua fraksi Yan Yoteni dalam pandangan umum, Kamis (11/1/2018).

Sorotan itu menanggapi pidato gubernur terkait nota pengantar keuangan RAPBD senilai Rp7,3 triliun lebih. Pertama, alokasi dana otonomi khusus antara provinsi dengan kabupaten/kota dengan prosentasi 10 : 90. Perlu diperhatikan agar tidak tumpang tindih bahkan menabrak aturan.

Mengingat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang struktur dan kelembagaan. Telah dilimpahkan sejumlah kewenangan dari kabupaten / kota ke provinsi. Salah satunya adalah sub urusan pendidikan menengah.

“Dari total pagu 7,3 triliun tidak terlihat berapa jumlah alokasi dana otonomi khusus. Hal tersebut mohon penjelasan gubernur,” ucap Yoteni bertanya.

Hal kedua, adalah pansus LPSE yang dibentuk DPRPB akan melakukan rapat dengar pendapat dengan panitia pengadaan barang dan jasa, pimpinan OPD, operator LPSE Bappenas serta badan sandi nasional.

“Rapat tersebut dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka pengadaan barang dan jasa di provinsi Papua Barat. Untuk itu, mohon perhatian saudara gubernur,” ujar Yoteni.

Ketiga, adalah gubernur diminta memperhatikan penganggaran terkait hasil seleksi Komisi Informasi Publik (KIP). Di mana, proses seleksi yang dilaksanakan sejak 2014 silam telah selesai. Dan menyisakan satu tahapan, yakni fit and pro perper test.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
error: Content is protected !!